Depan > Kemasyarakatan > Puluhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Ikuti Workshop Akuntabilitas Koperasi

Puluhan Pengurus dan Pengawas Koperasi Ikuti Workshop Akuntabilitas Koperasi

Reporter : Syamsul Akbar
SUMBERASIH – Sebanyak 30 orang pengurus dan pengawas koperasi di Kabupaten Probolinggo mengikuti workshop penerapan akuntabilitas koperasi di RM New Rahayu Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Rabu dan Kamis (22-23/6/2022).

Kegiatan yang digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo ini dihadiri narasumber Edy Supangkat dari PKPRI dan Dedi Kurniyawan dari KPP Pratama Probolinggo.

Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi perpajakan koperasi pasca ditetapkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan pajak.

“Selain itu, mensosialisasikan perubahan dan pembaharuan peraturan perkoperasian, meningkatkan akuntabilitas koperasi serta mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing yang sesuai dengan jati diri koperasi,” katanya.

Anung menjelaskan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing yang sesuai jati diri koperasi dapat tercapai dengan penerapan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perkoperasian dan membangun akuntabilitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota, sebagaimana komitmen koperasi dari, oleh dan untuk anggota.

“Pengurus setiap tahun wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan wujud pertanggungjawaban atas mandat dari anggota untuk melaksanakan pengelolaan koperasi,” jelasnya.

Menurut Anung, laporan pertanggungjawaban pengurus yang disampaikan kepada anggota harus transparan dan akuntabel. Untuk itu pengurus dan pengawas wajib memahami peraturan perkoperasian yang berlaku.

“Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Untuk itu akuntabilitas koperasi terhadap anggotanya akan meningkatkan kepercayaan trust anggota kepada koperasi dan nantinya akan meningkatkan partisipasi anggota dalam koperasi,” terangnya.

Lebih lanjut Anung menambahkan dengan menerapkan kepatupan dan akuntabilitas akan dapat diukur tingkat kesehatan koperasi melalui pemeriksaan kesehatan koperasi. Hasil pemeriksaan kesehatan ini merupakan indikator keberhasilan pengurus mengelola koperasi dan pengawas dalam mengawasi kinerja pengurus serta akan membangun trust yang kuat dari stakeholder kepada koperasi.

“Selanjutnya, sosialisasi perpajakan koperasi pasca ditetapkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak menjadi bagian penting dalam pengelolaan usaha koperasi. Untuk itu, manfaatkan hari ini untuk mendapatkan pemahaman tentang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (wan)