Depan > Pemerintahan > Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

Pemkab Sosialisasikan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah di Paseban Sena Ballrrom Probolinggo, Kamis (18/11/2021).

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono ini diikuti oleh pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang pengguna pada 55 Organisasi Perangkat Daerah dan pengurus barang pada 33 puskesmas/BLUD serta pejabat struktural dan staf di lingkungan Badan Keuangan Daerah sehingga totalnya mencapai 150 orang.

Sosialisasikan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini melibatkan narasumber Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drs Komaedi, M.Si dan Kasubdit Barang Milik Daerah Wilayah I Direktorat BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri RI Ir Amanah, MT.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan kepada 5 (lima) pengurus barang pengguna terbaik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Yakni, pengurus barang pengguna Dinas Perikanan, pengurus barang pengguna Satpol PP, pengurus barang pengguna Kecamatan Tegalsiwalan, pengurus barang pengguna Puskesmas Sumberasih dan pengurus barang pengguna Puskesmas Kraksaan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

“Selanjutnya kami laporkan bahwa besok hari Jum’at tanggal 19 Nopember 2021 akan dilaksanakan bimtek penerapan aplikasi E-BMD berbasis Permendagri 47 Tahun 2021 bagi staf Bidang Pengelolaan Aset dan Tim Fokus BMD dengan pendamping Ibu Amanah dan Tim FISIP Training Center LPPSP Universitas Indonesia,” ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono mengatakan pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang baik dan berkualitas.

“Dengan terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Sekda Soeparwiyono menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah hadir di Kabupaten Probolinggo untuk memberikan pemahaman tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah dan aplikasi E-BMD Kementerian Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Semoga kehadiran narasumber menjadi spirit bagi pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah. Selamat mengikuti sosialisasi kepada seluruh peserta. Semoga memberikan hasil yang barokah dan manfaat untuk semua,” harapnya.

Sedangkan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drs Komaedi, M.Si menyampaikan setiap tahun BPK RI melakukan audit dan hasilnya memberikan opini atas Laporan Keuangan Daerah.

“Laporan Keuangan Daerah ini isinya 60 hingga 70 persen terkait dengan aset atau Barang Milik Daerah. Jika sudah dikelola dengan baik dan akuntabel, maka 60 hingga 70 persen kita sudah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ungkapnya.

Menurut Komaedi persoalan yang sering terjadi selama ini di daerah adalah pengelola aset ini dijadikan sebagai anak tiri sehingga kurang mendapatkan perhatian dari pimpinannya. “Saya yakin di Kabupaten Probolinggo sangat diperhatikan sekali. Buktinya tadi diberikan reward. Kalian adalah pejuang atas diperolehnya opini WTP sebanyak 8 kali. Sudah diberi reward kita harus tetap semangat,” jelasnya.

Komaedi meminta agar kegiatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk penatausahaan dan pemanfaatannya. Hal ini kemudian diikuti dengan aplikasi E-BMD. Aplikasi ini sudah disusun berbasis dari Permendagri Nomor 47 tahun 2021 termasuk turunannya.

“Dari Permendagri ini muncul aplikasi yang bukan dilaunching begitu saja tetapi ada proses. Untuk pembuatan aplikasi ini Kemendagri bekerja sama dengan Tim UI. Kabupaten Probolinggo menjadi prioritas dari Kemendagri. Memang untuk awal perlu kerja keras untuk memasukkan hal itu. Jangan khawatir karena ada Tim IT UI untuk dipandu bagaimana menggunakan aplikasinya. Sehingga datanya yang dimasukkan betul-betuk riil dan sesuai dengan kenyataan,” pungkasnya. (wan)