LECES – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mendorong pengelolaan dan pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dievaluasi melalui komunikasi langsung dengan penerima manfaat. Evaluasi dinilai penting untuk mengetahui kekurangan sekaligus memastikan tata kelola pelayanan berjalan dengan baik.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Kantor Kecamatan Leces, Kamis (17/9/2026) siang. Rakor yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi diikuti oleh kepala dapur SPPG di wilayah Kecamatan Leces dan Korwil MBG Kabupaten Probolinggo.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi mengatakan masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja SPPG, termasuk dalam memberikan pelayanan program pemenuhan gizi.
“Berbagai saran dan masukan yang disampaikan dalam pertemuan dapat menjadi bahan untuk segera ditindaklanjuti oleh pengelola SPPG. Dengan demikian, persoalan yang muncul di lapangan tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan pelayanan,” katanya.
Ia menjelaskan, pihak koordinator wilayah (Korwil) juga telah melakukan pencatatan melalui semacam kertas kerja yang dibuat setiap hari. Catatan tersebut menjadi salah satu bentuk respons terhadap kondisi dan pelayanan yang berlangsung di lapangan.
“Di Korwil malah dia sudah tiap hari itu ada semacam kertas kerja, cerita-cerita melayang per hari. Jadi itu sebagai respon atas masukan yang diperoleh. Makanya tadi disampaikan langsung kepada SPPG-nya untuk dilihat dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sjaiful menilai komunikasi antara pengelola SPPG, penerima manfaat dan pihak terkait menjadi hal penting dalam menjaga kualitas pelayanan. Tanpa komunikasi dan penyampaian kritik maupun saran secara langsung, kelemahan dalam pelaksanaan pelayanan akan lebih sulit diketahui. “Kalau tidak ada komunikasi begini, tidak ada kritik saran, maka tidak akan tahu dia kelemahannya apa. Kalau kita pertemukan seperti ini, bagus,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berencana menjadikan forum evaluasi tersebut sebagai kegiatan rutin. Evaluasi tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi diharapkan berlangsung secara berkala untuk memastikan berbagai masukan dapat segera ditindaklanjuti. “Nanti akan kita rutinkan, paling tidak sebulan sekali, melalui rapat-rapat zoom meeting atau rakor,” jelasnya.
Ia bahkan menyampaikan kesiapan untuk terlibat langsung dalam forum evaluasi apabila memiliki kesempatan. Langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan koordinasi antar pihak dalam pengelolaan SPPG tetap berjalan.
“Saya berharap mekanisme komunikasi dan evaluasi secara berkala dapat memperkuat tata kelola SPPG di wilayah Kabupaten Probolinggo. Masukan dari penerima manfaat, catatan dari koordinator wilayah serta respons pengelola diharapkan dapat menjadi satu rangkaian perbaikan pelayanan,” harapnya.
Dengan evaluasi yang dilakukan secara rutin, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan layanan di lapangan sekaligus mendorong pengelola SPPG untuk segera merespons berbagai masukan yang diterima. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan lebih tertib, responsif dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. ***
Penulis : Sutarno
Editor : Tim Bromo Info
