Friday, May 24, 2024
Depan > Pemerintahan > Pemkab-KPN Ikuti Sosialisasi Program PTSL Tahun 2022 Secara Virtual

Pemkab-KPN Ikuti Sosialisasi Program PTSL Tahun 2022 Secara Virtual

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo mengikuti sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 secara virtual yang dipimpin oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan A. Djalil, Kamis (27/1/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Guest House Kraksaan ini dihadiri oleh Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Kepala KPN Kabupaten Probolinggo Budi Doyo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto serta sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan jajaran BPN Kabupaten Probolinggo.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah membebaskan BPHTP untuk pendaftaran tanah pertama kali. “Akibatnya begitu dibebaskan BPHTP di kabupaten dan kota tersebut itu pengeluaran sertipikat bisa jalan secara sangat baik dan sangat cepat,” ujarnya.

Sementara Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko mengaku sangat mendukung program PTSL ini dengan harapan mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Menurut saya siapapun bisa terlibat untuk mensukseskan program PTSL ini, yang penting semuanya lancar. Tapi jika nanti menjadi bagian dari persoalan itu sendiri khan tidak enak juga. Jadi intinya programnya lancar dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,” katanya.

Sedangkan Kepala KPN Kabupaten Probolinggo Budi Doyo menyampaikan bahwa target PTSL tahun 2021 mencapai 47.000 bidang tanah dan realisasinya hanya 28.000 bidang tanah.

“Kendalanya masyarakat kurang mindet untuk menyiapkan surat-suratnya. Itu ukurnya sudah sebenarnya, tetapi sertipikat itu tidak hanya diukur. Namun juga harus melengkapi berkas. Jadi pemberkasannya itu masih kurang dari masyarakat. Karena kami hanya menerima pendaftaran dari masyarakat,” ungkapnya.

Selanjutnya jelas Budi Doyo, tahun 2022 target untuk PTSL mencapai 30.285 bidang tanah yang direncanakan ada di 22 desa, termasuk juga ada beberapa desa lanjutan tahun lalu. Karena tahun lalu ada target yang masih belum tercapai sehingga ditunjuk lagi untuk tahun 2022.

“Umumnya tahun 2022 itu di wilayah yang berbatasan dengan hutan, kecuali ada yang 5000 bidang itu boleh tidak hutan. Yang berbatasan hutan itu khusus di Kecamatan Sumber dan Lumbang. Saya berharap pihak desa maupun pokmas tetap semangat untuk menuntaskan desa yang sudah ditunjuk,” terangnya.

Menurut Budi Doyo, apabila masyarakat yang belum ikut PTSL ini nantinya harus mengurus sendiri dan biayanya sangat mahal karena harus datang sendiri, membeli blanko sendiri, membayar pengukuran sendiri, membayar panitia sendiri dan sebagainya mengurus sendiri.

“Tetapi dengan adanya PTSL itu, kami pastikan semua pembiayaan terkait petugas kami sudah dibiayai oleh negara. Tapi memang biaya pranya itu harus disiapkan oleh pemohon misalnya tanda batas, foto copy berkas, materai, koordinasi tingkat desa, menyiapkan surat Letter C dan lain sebagainya disiapkan oleh pemoon. Itu kadang-kadang menjadi salah kaprah dan beranggapan PTSL tidak gratis,” pungkasnya. (wan)