Depan > Pemerintahan > Fasilitasi Percepatan Transformasi UPK Eks PNPM-MPd ke BUMDesMa

Fasilitasi Percepatan Transformasi UPK Eks PNPM-MPd ke BUMDesMa

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur bersama DPMD Kabupaten Probolinggo memberikan pendampingan fasilitasi percepatan transformasi UPK eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa Kabupaten Probolinggo, Selasa (28/6/2022).

Kegiatan yang digelar di ruang pertemuan Bentar Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan, Pengurus BKAD dan Ketua UPK dari 21 kecamatan, P3MD Kabupaten Probolinggo serta Auditor Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa dari narasumber Agus Sudrikamto dan Riesdya Purwantari. Keduanya merupakan Tenaga Ahli Penataan Kelembagaan UPK eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa.

Dimana pada pasal 73 ayat 1 disebutkan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama paling lambat 2 (dua) tahun terhitug sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pengelola Kelembagaan Bidang Penataan dan Kerjasama Desa DPMD Provinsi Jawa Timur Fery Nurhayati mengharapkan tahun ini semua UPK eks PNPM-MPd yang ada di Kabupaten Probolinggo bisa segera bertransformasi ke BUMDes Bersama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa Nur Rachmad Sholeh mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat transformasi UPK eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa. “Paling tidak untuk memperoleh kepastian hukum kelembagaan eks UPK PNPM-MPd,” ujarnya.

Menurut Rachmad, transformasi eks UPK PNPM-MPd adalah program nasional sebagai kebijakan Presiden RI melalui Kemendesa PDTT dalam rangka memberi kepastian hukum kelembagaan eks PNPM-MPd yaitu BUMDes Bersama. “Kepala desa wajib mendukung kebijkan dari pemerintah pusat tersebut yang telah dituangkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa,” jelasnya.

Rachmad menerangkan aset eks UPK PNPM-MPd adalah aset bersama masyarakat yang kemudian menjadi modal bersama secara akumulatif sebagai kesatuan masyarakat yang kemudian menjadi modal BUMDesMa. Aset eks UPK PNPM-MPd bukanlah aset desa, tidak boleh dimiliki, dikuasai oleh desa dan ataupun pengurus UPK. “UPK adalah organisasi yang diberi tanggungjawab untuk menjalankan amanah mengelolah dana bergulir tersebut,” tegasnya.

Rachmad mengharapkan agar PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes ini segera ditindak lanjuti dan segera berproses serta bertransformasi sesuai tahapan. Harapannya sebelum akhir tahun sudah terbentuk 21 BUMDesMa. “Dinas PMD dan TA P3MD Kabupaten Probolinggo siap mendampingi proses MAD (Musyawarah Antar Desa),” pungkasnya. (wan)