Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Kembali Terima Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pemkab Kembali Terima Realokasi Pupuk Bersubsidi

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Memasuki awal bulan Desember 2021, Kabupaten Probolinggo kembali menerima realokasi ketiga pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Hanya saja untuk realokasi ini, terdapat pengurangan pupuk bersubsidi untuk beberapa jenis. Yakni, ZA sebanyak 755 ton, SP-26 sebanyak 1.365 ton, NPK sebanyak 605 ton, organik padat sebanyak 901 ton dan organik cair sebanyak 10.525 liter. Sementara untuk jenis Urea tidak ada pengurangan maupun penambahan.
sebanyak 1.352 ton dan organik padat sebanyak 753 ton.

Realokasi pupuk bersubsidi ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 521/7876/110.2/2021 tanggal 26 Nopember 2021 Tentang Realokasi Ketiga Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Dengan adanya realokasi pupuk bersubsidi tersebut, kuota pupuk bersubsidi untuk jenis Urea sebanyak 35.735 ton, ZA sebanyak 16.813 ton, SP-36 sebanyak 3.879 ton, NPK sebanyak 15.087 ton, organik padat sebanyak 2.697 ton dan organik cair sebanyak 4.069 liter.

“Setelah mendapatkan SK realokasi ketiga pupuk bersubsidi ini, kami kemudian juga akan melakukan realokasi pupuk bersubsidi ini kepada semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Bambang Suprayitno.

Bambang mengharapkan petani melakukan pemupukan berimbang dan lengkap mulai Urea, SP-36, ZA, NPK dan organik sehingga produksi dan produktivitas tanaman meningkat. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini petani harus bergabung dengan kelompok tani dan masuk ke sistem e-RDKK dengan syarat foto copy KTP, KK dan SPPT.

“Harapannya petani melakukan pemupukan sesuai dengan anjuran. Banyak-banyaklah mulai menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan kepada pupuk pabrikan,” jelasnya.

Lebih lanjut Bambang menerangkan, pupuk bersubsidi ini diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Sebab pupuk bersubsidi ini hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan maksimal 2 hektar serta sudah masuk dalam sistem e-RDKK dan kelompok tani.

“Apabila tidak masuk ke dalam kelompok tani dan e-RDKK maka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi untuk tahun 2021. Oleh karena itu tahun depan diharapkan bergabung dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem e-RDKK,” pungkasnya. (wan)