Depan > Kesehatan > Pemkab Gelar Rakor Pengendalian dan Penanggulangan Wabah PMK

Pemkab Gelar Rakor Pengendalian dan Penanggulangan Wabah PMK

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian dan penanggulangan wabah PMK, Rabu (11/5/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang pertemuan UPT Puskeswan DPKH Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh Petugas Medik Veteriner, Paramedik Kesehatan Hewan, Paramedik IB, Petugas RPH, Koordinator Wilayah/Koordinator Kecamatan DPKH serta Kepala Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Probolinggo.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari memimpin rakor tersebut didampingi oleh Kepala DPKH Kabupaten Probolinggo Yahyadi serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto.

Dalam rakor tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari meminta kepada seluruh petugas lapangan untuk betul-betul melakukan pengecekan. Jangan sampai nantinya salah data supaya tidak terjadi miskomunikasi.

“Tolong lakukan updating data harian per korwil. Jumlah populasinya berapa dan yang terduga terkena PMK berapa serta jumlah kesembuhannya. Tolong ini harus dihati-hati karena di daerah lain itu prosentasenya sudah ada yang mencapai 50 persen,” katanya.

Dari data yang disampaikan oleh masing-masing korwil, Hasyim mengambil kesimpulan bahwa sapi yang terindikasi terkena wabah PMK di Kabupaten Probolinggo baru mencapai 0,05 persen. “Saya berharap kepada jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo agar bisa menangani secara intens sesuai dengan tupoksinya,” tegasnya.

Hasyim meminta kepada DPKH agar membuat surat kepada Plt Bupati Probolinggo terkait obat-obatan dan vitamin untuk penanggulangan penyebaran PMK. Selain itu melakukan sosialisasi di masing-masing Korwil dan Korcam serta desa kepada masyarakat apabila ada sapinya terindikasi sesuai ciri-ciri PMK bisa melakukan penanggulangan sendiri secara cepat.

“Intinya jika sapi ada indikasi sakit, para peternak sudah tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Kalau ditingkat masyarakat tidak mampu, maka petugas kesehatan melakukan tindakan pengobatan. Sosialisasi mulai hari ini harus dilakukan,” jelasnya.

Menurut Hasyim, di masing-masing kantor korwil dan korcam itu sudah ada spanduk Posko Penanggulangan PMK sehingga apabila ada masyarakat yang sapinya sakit tahu kemana harus berkoordinasi. SOP itu menjadi tindakan pertama dalam pengendalian. “Kesimpulannya saya akan mengikuti updating data harian. Saya akan mengambil langkah apabila data menunjukkan kenaikan,” terangnya.

Hasyim meminta jika ada sapi yang terindikasi terkena PMK agar jangan dikumpulkan dengan sapi-sapi yang lain. Sebab virus dari wabah PMK ini sangat cepat menular. Kalau ada indikasi sapi terkena PMK harus segera dipisahkan. “Sapi-sapi tersebut selanjutnya merawat dan mengobatinya. Setelah sembuh dikembalikan kepada pemiliknya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Hasyim mengharapkan kepada para kepala pasar agar setiap sapi yang masuk di pasar hewan dilakukan skrining. Jika ada indikasi terkena PMK, jangan diijinkan sapi sampai masuk ke dalam pasar dan langsung dilakukan isolasi terhadap sapi tersebut.

“Upaya ini dilakukan supaya tidak ada penyebaran sapi yang sakit masuk ke dalam pasar. Penanganan terhadap sapi yang terkena PMK ini harus dilakukan secara medis maupun non medis,” pintanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto menyampaikan penanggulangan dan pengendalian wabah PMK dari sisi perdagangan. Menurutnya, dalam penanganan PMK ini ada 3 hal yang dapat dilakukan meliputi koordinasi, preventif dan kuratif.

“Dari sisi perdagangan, kita ingin sapi yang keadakaan sakit tidak sampai masuk ke dalam pasar dan menjual sapi sakit di dalam pasar. Kalaupun ada pemotongan paksa tentu tidak bisa dilakukan sembarangan. Semuanya harus dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan ditangani oleh petugas khusus. Kami hanya bisa melihat dari segi fisik saja,” ungkapnya.

Sedangkan Kepala DPKH Kabupaten Probolinggo Yahyadi mengungkapkan latar belakang dari pengendalian dan penanggulangan wabah PMK di Kabupaten Probolinggo. Sekaligus kewaspadaan dan langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan dalam menangani wabah PMK.

“Penanganan dan pengendalian wabah PMK memerlukan dukungan berbagai stakeholder sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak dapat diselesaikan oleh instansi/lembaga lingkup peternakan dan kesehatan hewan saja. Hal ini karena keterbatasan sarana prasarana dan anggaran untuk penanggulangan PMK,” katanya. (wan)