KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara di halaman depan Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (1/10/2026).
Upacara yang dipimpin Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris tersebut diikuti karyawan dan karyawati di lingkungan Pemkab Probolinggo. Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Sebagai komandan upacara adalah Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo Like Lidyawati, pembaca doa adalah Analis Kebijakan Ahli Muda Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Massajo, pembaca teks pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah Riska Indah Fitria, pembaca teks ikrar adalah Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, perwira upacara adalah Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono serta iringan musik Gita Wibawa Praja Satpol PP Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Mutasi Guru kepada 5 orang guru dari total 189 orang dan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 10 orang dari total 2.725 orang.
Dalam sambutannya, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan Pancasila harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan amanah dan menyelesaikan berbagai persoalan.
“Pancasila itu sekali lagi bukan hanya kata-kata, tetapi sebuah amanah yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bekerja, dalam beramanah, di dalam menyelesaikan kesalahpahaman, di dalam apapun, Pancasila itu akan sakti jika kita amalkan, bukan kita hafalkan,” katanya.
Bupati Haris mengatakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan harus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan pemerintahan.
“Segala sesuatunya memang harus diselesaikan secara bermusyawarah, dengan konsep persatuan sebagai keutamaan dan melihat keagamaan, ketuhanan dan kemanusiaan sebagai toleransi atas kehidupan kita sehari-hari,” jelasnya.
Terkait dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Mutasi Guru dan SK PPPK Paruh Waktu, Bupati Haris menegaskan penyerahan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik di Kabupaten Probolinggo.
“Pemerintah daerah berupaya menciptakan kondisi kerja yang lebih layak, termasuk menata penempatan guru agar jarak antara tempat tinggal dan lokasi kerja lebih manusiawi,” lanjutnya.
Namun jelas Bupati Haris, penataan tersebut tetap harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di wilayah pelosok. “Saya ingin sekali bahwa tempat kerja panjenengan itu tidak jauh dari rumah. Tetapi ternyata memang ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Jika di pelosok kemudian tidak ada guru yang mau mengajar ke sana, lalu siapa yang akan mendidik anak-anak kita yang ada di sana,” terangnya.
Bupati Haris menerangkan keberadaan guru di wilayah pelosok tetap diperlukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan pendidikan. Karena itu, penataan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah sekaligus kondisi para tenaga pendidik. “Kita mencoba menata sebaik mungkin. Insya Allah ke depan kita upayakan bahwa pekerjaan ini akan jauh lebih mudah dengan jarak yang jauh lebih manusiawi,” tuturnya.
Selain sektor pendidikan, Bupati Haris kemudian menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang dinilai memiliki dampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Kondisi jalan berkaitan dengan pertanian, mobilitas pekerja, transportasi hingga pariwisata.
“Pada saat kita membangun infrastruktur dengan baik, ada multiplier effect yang kadang tidak dihitung. Kalau kondisi jalan itu hancur, maka sebagus apapun ketahanan pangan kita, jalan menuju tempat ketahanan pangan kita tidak baik, maka kosnya juga akan besar,” ungkapnya.
Bupati Haris menjelaskan, jalan yang baik dapat membantu masyarakat melakukan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Kendaraan tidak cepat rusak, penggunaan bahan bakar lebih hemat dan mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah.
“Bensin jadi ngirit, jalan lebih enak, motor tidak gampang rusak dan banyak hal lain. Ini adalah multiplier effect. Destinasi wisata juga tidak ada yang datang kalau jalan-jalan hancur,” tegasnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menuturkan Pemkab Probolinggo akan berupaya menjalankan pembangunan secara maksimal selama masa amanah kepemimpinannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Prinsip dalam lima tahun ini, di dalam amanah kami, saya ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris juga menyampaikan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak. Salah satu persoalan yang disoroti adalah perkawinan dini yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Ia mengatakan pemerintah daerah tengah membahas konsep regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk usulan yang berasal dari Forum Anak Kabupaten Probolinggo.
“Pernikahan dini ini sulit karena ini jadi budaya di pelosok-pelosok kita. Tetapi nanti akan ada satu konsep, usulan dari Forum Anak Kabupaten Probolinggo. Mereka yang mengusulkan, kemudian kita akan membuat regulasi,” urainya.
Bupati Haris juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam persoalan perceraian, khususnya ketika mantan suami tidak memenuhi kewajiban terhadap mantan istri dan anak.
“Perlindungan perempuan dan anak juga begitu. Jadi agar laki-laki tidak mudah menceraikan istrinya. Kalau kemudian ada kasus perceraian yang suami menceraikan istrinya, kemudian mereka menelantarkan mantan istri dan anak-anaknya, tidak dinafkahi, itu akan ada punishmentnya,” ujarnya.
Tidak lupa Bupati Haris mengajak kepada seluruh aparatur untuk menjalankan amanah dengan baik serta menggunakan fasilitas yang diberikan secara bertanggung jawab. “Tidak ada yang bisa kita banggakan selain hikmah kita selama kita memakai seragam, pakaian yang kita pakai, fasilitas yang kita pakai, kita bisa menggunakan dengan baik dan benar dengan pengabdian baik dan benar,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
