Depan > Kemasyarakatan > DWP Inspektorat Sosialisasikan Anti Korupsi Bagi Istri ASN

DWP Inspektorat Sosialisasikan Anti Korupsi Bagi Istri ASN

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inspektorat Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi anti korupsi bagi istri Aparatur Sipil Negara (ASN), Jum’at (2/12/2022) di RM Ayam Geprek Sa’i Probolinggo.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua DWP Inspektorat Kabupaten Probolinggo Hj Amalia Tutug Edi Utomo ini diikuti kurang lebih 40 orang unsur karyawati dan anggota DWP Inspektorat dan beberapa karyawan yang membantu.

Sebagai narasumber adalah Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Probolinggo Herman Hidayat yang memberikan materi seputar Undang-undang Anti Korupsi dan pemahaman lembaga KPK. Khususnya MCP yang menjadi tolok ukur kinerja setiap Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya.

“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman perihal integritas bisa betul-betul diaplikasikan di lingkungan Inspektorat dan keluarga besarnya,” kata Ketua DWP Inspektorat Kabupaten Probolinggo Hj Amalia Tutug Edi Utomo.

Menurutnya, perilaku antikorupsi semaksimal mungkin bisa diterapkan dengan tujuan dapat menjadi role model di lingkup DWP lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

“Melalui kegiatan ini harapannya yang terindah untuk seluruh DWP di lingkungan Inspektorat khususnya dan Pemkab Probolinggo pada umumnya agar betul-betul berhati-hati dalam proses penegakan integritas dalam rangka satu kata dalam perbuatan,” harapnya.

Sementara Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Kabupaten Probolinggo Herman Hidayat menyampaikan latar belakang kegiatan ini dikarenakan Inspektorat memiliki sasaran strategis yang ingin dicapai yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diperlukan pengelolaan SDM yang lebih professional dan memiliki intergritas yang kuat.

“Dalam lingkungan keluarga, integritas seorang pengawas/auditor/APIP dapat terbentuk oleh adanya dukungan suami atau istri agar dapat menjalankan tugas sesuai norma, ketentuan, kriteria dan etika. Dari hasil Survei Peningkatan Integritas Pemerintaha Daerah Kabupaten Probolinggo masih berkisar 71 persen dengan kategori status waspada.

Herman menegaskan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN pasal 5 ayat 6 berbunyi: penyelenggara negara wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. “Slogan ASN Berakhlak harus benar-benar diterapkan dengan sebaik mungkin,” terangnya.

Menurut Herman, kebijakan Inspektorat Daerah agar APIP harus meningkatkan integritas agar hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan daerah menjadi “Assurance” yang memadai. “Beberapa faktor penyebab seseorang/ASN melakukan korupsi, seperti keserakahan, adanya peluang dan keinginan dalam material,” tegasnya.

Strategi pemberantasan korupsi jelas Herman dilakukan dengan by education dengan membangun nilai-nilai dalam keluarga (paling baik sejak dini) dan by prevention yaitu upaya pencegahan baik melalui perbaikan sistem maupun pihak istri/suami selalu memberikan perhatian kepada suami/istri untuk tidak melakukan perilaku menyimpang dalam menyelenggarakan tugas-tugas sebagai auditor atau pengawasan. “Serta, by enforcement yaitu melakukan penindakan atas perbuatan yang merugikan negara sehingga memberikan efek jera bagi pelaku,” pungkasnya. (wan)

https://probolinggokab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/slotmaxwin/ https://bali.bawaslu.go.id/assets/artikel/slotgacormaxwin/ https://slot.papuabaratprov.go.id https://www.rtpharmoni.id/ slot pulsa slot slot online slot88