Wednesday, October 20, 2021
Depan > Pemerintahan > Cegah Penyebaran Covid-19, Kantor Bupati Probolinggo Berlakukan WFH

Cegah Penyebaran Covid-19, Kantor Bupati Probolinggo Berlakukan WFH

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sebagai upaya menyikapi peningkatan kasus konfirmasi positif dari klaster perkantoran dan ikhtiar bersama dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mulai tanggal 5 hingga 14 Desember 2020 mendatang akan memberlakukan Work From Home (WFH) setiap hari kerja di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan.

Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica mengatakan pelaksanaan WFH ini diberlakukan bagi Kepala Perangkat Daerah/Karyawan/Karyawati yang bertugas di lingkungan Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan.

“Bagi Perangkat Daerah yang berkantor di luar lingkungan Kantor Bupati Probolinggo, setiap hari kerja dapat melakukan Work From Home (WFH) atau melakukan pengurangan jumlah karyawan yang Work From Office (WFO) sesuai kebutuhan dan agenda OPD terhitung mulai tanggal 5 hingga 14 Desember 2020,” katanya.

Menurut Dewi, bagi Perangkat Daerah yang melakukan WFH berlaku ketentuan karyawan/karyawati tetap bekerja di rumah, tidak libur dan tidak pergi kemana-mana (dibuktikan dengan foto). Selama WFH, menjadi Patriot Sehat di sekitar rumah dan menjadi teladan penerapan 3M di lingkungan permukiman (dibuktikan dengan foto).

“Manakala ditemukan gejala influensa, batuk, demam dan sesak nafas segera melaporkan secara berjenjang sampai Kepala Perangkat Daerah (dibuktikan dengan foto),” jelasnya.

Lebih lanjut Dewi menerangkan gejala Covid-19 juga bisa dirasakan seperti efek kelemahan dan pusing. Pada intinya tidak selalu demam, batuk pilek dan sesak nafas, tetapi lebih pada merasakan kondisi tubuh yang berbeda dari sebelumnya juga perlu diwaspadai. “Karena banyak OTG bahkan tidak menyadari atau abai pada perubahan kondisi kesehatan yang minim,” terangnya.

Dewi menambahkan bagi Perangkat Daerah yang sedang menyelesaikan target kinerja tahun 2020, dapat menyesuaikan dengan filosofi dan hakekat kebijakan ini. “Bagi Perangkat Daerah yang memilih total WFH atau sebagian WFH, agar melaporkan rencananya kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah,” pungkasnya. (wan)