KRAKSAAN – Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan pencegahan dan percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Program yang dijalankan juga harus berbasis data agar intervensi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Haris saat mengikuti rapat koordinasi teknis dan advokasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2026 secara virtual melalui zoom meeting dari ruang rapat Bupati Probolinggo, Selasa (22/9/2026).
Turut mendampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo A’at Kardono, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo serta perwakilan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo.
Rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan stunting.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris juga menandatangani Pernyataan Komitmen Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting. Turut mendampingi Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono serta Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo.
Bupati Haris mengatakan, persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Seluruh Perangkat Daerah memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya sehingga sinergi harus terus diperkuat.
“Stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Semua sektor harus bergerak bersama sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Yang paling penting, program yang dilakukan harus tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu kunci dalam menentukan bentuk intervensi. Data yang akurat akan membantu pemerintah mengidentifikasi keluarga maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan.
“Data harus kita pastikan benar. Jangan sampai program sudah banyak, tetapi tidak tepat sasaran. Kita ingin setiap intervensi yang dilakukan benar-benar menyelesaikan persoalan di lapangan,” tegasnya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo akan terus memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang berkaitan dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Bupati Haris menegaskan, penandatanganan komitmen bukan menjadi titik akhir. Komitmen tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah nyata dan terukur di lapangan. “Komitmen ini harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Kita tidak hanya berhenti pada rapat atau penandatanganan komitmen, tetapi harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Melalui penguatan koordinasi, penggunaan data yang akurat serta pemantauan program secara berkelanjutan, Pemkab Probolinggo berupaya memastikan intervensi penanganan stunting berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
