Sunday, April 14, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Studi Banding Penyusunan LKPD Tercepat dan Meraih Opini WTP BPK RI

BPPKAD Studi Banding Penyusunan LKPD Tercepat dan Meraih Opini WTP BPK RI

Reporter : Syamsul Akbar
MADIUN – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo melakukan studi banding ke Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terkait penyusunan Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (LKPD) tercepat, tepat waktu serta memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pertama se-Indonesia dari BPK RI.

Studi banding penyusunan LKPD ke Pemkot Madiun ini diikuti oleh 24 orang dari Bidang Akuntansi dan Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Rombongan ini dipimpin oleh Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siswanto.

“Pemkot Madiun kita piliha karena penyerahan LKPD-nya tercepat nomor 1 di Jawa Timur dan Indonesia,” kata Kepala Bidang Akuntansi pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo Aries Purwanto.

Menurut Aries, studi bandig ini dilakukan untuk mendapatkan strategi penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK RI dengan cepat dan akuntabel. “Untuk LKPD unaudited tahun kemarin kita menyerahkan tanggal 17 Maret. Tetapi Pemkot Madiun itu bisa menyerahkan LKPD unaudited ke BPK RI tanggal 4 Januari,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut jelas Aries, BPPKAD Kabupaten Probolinggo meminta strategi yang digunakan mengapa untuk LKPD unaudited, Pemkot Madiun bisa menyerahkan secara cepat dan memperoleh opini WTP dari BPK RI.

“Harapannya kita tidak harus menunggu sampai bulan Maret. Paling tidak bisa maju satu bulan. Misalnya menyerahkan LKPD unaudited kepada BPK RI pada bulan Pebruari,” tegasnya.

Dari hasil studi banding tersebut terang Aries, Pemkot Madiun menyampaikan terkait penyusunan LKPD sudah mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilakukan sejak dini mulai dari proses penganggaran dan perencanaan penganggaran itu untuk pembelian atau perencanaan belanja modal maupun belanja persediaan barang habis pakai dihentikan paling akhir di Triwulan (TW) 3. Sehingga untuk di TW 4 sudah tidak ada. Itu untuk belanja modal yang non fisik.

“Kalau persediaan barang habis pakai, harapannya sudah dianggarkan paling akhir di TW 3. Tidak hanya berlaku di OPD tapi juga di satuan pendidikan SD maupun SMP negeri. Sebab di Pemkot Madiun sudah menerapkan hal seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, mulai proses penyusunan LKPD dilakukan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan itu setiap bulan. “Kaitannya dengan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan tribulanan,” terangnya.

Melalui studi banding ini Aries berharap agar penyampaian LKPD Kabupaten Probolinggo yang unaudited ke BPK RI bisa lebih cepat, tepat waktu dan akuntabel. Tidak hanya disisi proses pendapatan, belanja maupun pembiayaan, tetapi semua akun mulai akun LRA (Laporan Realisasi Anggaran), neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuagan. Harapannya bisa lebih cepat dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan untuk LKPD unaudited.

“Tapi tidak hanya sebatas itu, namun semua stakeholder harus mengikuti. Misalnya laporan keuangan unaudited untuk BMUD PDAM dan PD Rengganis, laporan BOS serta laporan BLUD untuk dua rumah sakit dan 33 puskesmas,” ungkapnya.

Selanjutnya dilakukan percepatan untuk pemeriksaan audit independen oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dua rumah sakit dan 33 puskesmas. Sebab kalau sudah menerapkan BLUD maka harus dilakukan audit independen KAP. Semua stakeholder harus satu kesatuan, sinergi dan koordinasi.

“Disamping itu, ternyata di Pemkot Madiun menerapkan punishment dalam bentuk Pilwali terkait keterlambatan pelaporan keuangan daerah di masing-masing OPD dipotong 20% dari TPP mulai dari pengguna anggaran Kepala OPD sampai staf,” pungkasnya. (wan)