SUKAPURA – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan Layanan Pembayaran Pajak Keliling Masyarakat Probolinggo (LAPAK MASPRO) sekaligus Rapat Rekonsiliasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Wisma Utjik Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura, Senin (8/6/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Bapenda Jawa Timur UPT PPD Probolinggo, BPPKAD Kota Probolinggo, Bank Jatim Cabang Kraksaan serta PT Jasa Raharja Cabang Probolinggo. Dalam kesempatan itu juga disediakan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat oleh PT Jasa Raharja Cabang Probolinggo.
Melalui kegiatan LAPAK MASPRO, tercatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp45.284.500 dari 35 wajib pajak yang memanfaatkan layanan tersebut.
Selain pelayanan pembayaran pajak, rapat rekonsiliasi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, di antaranya peningkatan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo guna meningkatkan kepatuhan pembayaran PKB, pelaksanaan LAPAK MASPRO yang lebih intensif di wilayah dengan tunggakan PKB tinggi serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaan operasi gabungan (opgab).
Dalam forum tersebut juga muncul usulan dari masyarakat dan paguyuban Jeep Wisata Bromo agar pelayanan Samsat, khususnya untuk pengurusan STNK lima tahunan dapat dilaksanakan secara berkala di Kecamatan Sukapura. Setelah layanan Samsat dilaksanakan, diharapkan dapat dilanjutkan dengan operasi gabungan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, khususnya armada Jeep Wisata Bromo.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani melalui Kepala Bidang Pendapatan Moh. Idris mengatakan kegiatan LAPAK MASPRO merupakan salah satu upaya jemput bola untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
“Alhamdulillah, melalui kegiatan LAPAK MASPRO di Kecamatan Sukapura ini berhasil dihimpun penerimaan PKB sebesar Rp45,28 juta dari 35 wajib pajak. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat mampu meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,” katanya.
Menurut Idris, hasil evaluasi menunjukkan penerimaan Opsen PKB pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan sekitar 6,5 persen atau sekitar Rp200 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan Opsen BBNKB justru mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen atau sekitar Rp3 juta.
“Evaluasi ini menjadi perhatian bersama. Kami akan terus melakukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, baik melalui peningkatan pelayanan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait maupun pelaksanaan operasi gabungan secara lebih efektif,” terangnya.
Idris menjelaskan optimalisasi penerimaan Opsen MBLB juga perlu melibatkan Bapenda Jawa Timur UPT PPD Probolinggo agar pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Sinergi antar instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pihak terkait akan terus kami perkuat, termasuk dalam optimalisasi penerimaan Opsen MBLB dan pelaksanaan operasi gabungan di sejumlah wilayah yang memiliki potensi penerimaan tinggi,” jelasnya.
Lebih lanjut Idris menegaskan pentingnya penyusunan agenda operasi gabungan secara matang dengan tetap menjaga kerahasiaan lokasi dan waktu pelaksanaannya agar tujuan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai secara optimal.
“Kami juga terus mendorong seluruh OPD untuk menyelesaikan kewajiban PKB kendaraan yang menjadi tanggung jawab masing-masing secara tepat waktu, termasuk menuntaskan tunggakan yang masih ada. Dengan komitmen bersama, kami optimistis target penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
