Friday, May 24, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Gelar Rakor Pengamanan Barang Milik Daerah

BPPKAD Gelar Rakor Pengamanan Barang Milik Daerah

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) di ruang Probolinggo Region Investment Centre (PRIC) Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (27/7/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto ini diikuti oleh 65 orang peserta yang terdiri dari 54 orang Kepala OPD dan 11 orang dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi peningkatan upaya pengamanan BMD dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, SPI dan MCP KPK oleh Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo serta pengamanan BMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina menyampaikan upaya pengamanan BMD yang akhir-akhir ini menjadi fokus dalam audit dan pengawasan yang dilakukan baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Program Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Rekomendasi KPK untuk melaksanakan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo terutama yang belum memiliki sertipikat. KPK merekomendasikan untuk melakukan pengukuran terhadap seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang belum bersertipikat,” ujarnya.

Sementara Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengungkapkan nilai MCP KPK Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 adalah 84,72 dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 93,54. MCP merupakan suatu alat kontrol yang menunjukkan tingkat resiko terjadi korupsi di suatu pemerintahan.

“Dengan capaian nilai MCP tahun 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang minim resiko terjadi korupsi. Akan tetapi di sisi lain, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Perlu adanya peningkatan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menekankan pentingnya upaya pengamanan BMD, baik secara fisik, administrasi maupun hukum. Pengamanan secara fisik meliputi pemeliharaan kendaraan secara rutin dan pengamanan dari resiko kehilangan.

“Pengamanan secara administratif meliputi penatausahaan secara tertib terhadap Dokumen kepemilikan kendaraan dinas termasuk didalamnya berupa BPKB dan STNK. Sedangkan pengamanan secara hukum adalah melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” katanya.

Menurut Sekda Ugas, setiap kendaraan dinas yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka perlu segera diusulkan untuk dipindahtangakan melalui mekanisme lelang kemudian diusulkan penghapusan terhadap kendaraan dinas tersebut.

“Perlunya upaya untuk meningkatkan nilai SPI dengan cara meningkatkan upaya pencegahan korupsi di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (wan)