Tuesday, May 21, 2024
Depan > Pemerintahan > SIPD Penatausahaan, BPPKAD Terima Studi Banding Pemkot Batu

SIPD Penatausahaan, BPPKAD Terima Studi Banding Pemkot Batu

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Keberhasilan penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menarik keingintahuan daerah lain untuk belajar.

Rabu (26/10/2022), rombongan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu datang berkunjung untuk melakukan studi banding terkait aplikasi SIPD penatausahaan Kemendagri yang ada di BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

Rombongan sebanyak 10 orang yang dipimpin oleh Sekretaris BKAD Kota Batu Heri S ini diterima oleh Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siswanto dan Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Aries Purwanto di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo.

Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo Siswanto menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan rombongan dari BKAD Kota Batu dalam rangka studi banding terkait penerapan aplikasi SIPD penatausahaan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Semoga kunjungan dari BKAD Kota Batu di Kabupaten Probolinggo ini bisa semakin meningkatkan hubungan silaturahim diantara kedua daerah demi kemajuan bagi Kabupaten Probolinggo dan Kota Batu,” katanya.

Sementara Sekretaris BKAD Kota Batu Heri S mengungkapkan bahwa kedatangannya di Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk memperoleh informasi sampai sejauh mana penerapan aplikasi SIPD penatausahaan Kemendagri yang ada di BPPKAD Kabupaten Probolinggo

“Kami ingin tahu, secara teknis SIPD penatausahaan di Kabupaten Probolinggo sudah sampai dimana. Sebab Pemkot Batu belum melaksanakan SIPD penatausahaan dikarenakan masih ingin memperoleh gambaran di BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Insya Allah kami akan melaksanakan aplikasi SIPD penatausahaan pada 1 Januari 2023,” ujarnya.

Kendalanya jelas Heri, pihaknya berasumsi bahwasanya SIPD ini masih belum sempurna. Aplikasi ini masih tahap proses penyempurnaan dan perbaikan. Oleh karenanya, selama ini Pemkot Batu terkait proses pengelolaan keuangan daerah masih menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan.

“Dengan adanya studi banding ke BPPKAD Kabupaten Probolinggo ini, kami berkeyakinan dan memantapkan diri bahwasanya SIPD ini sudah bisa dilakukan dan dilaksanakan. Kenyataannya di Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan baik untuk proses penatausahaan di aplkasi SIPD penatausahaan,” jelasnya.

Sementara Plt Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Aries Purwanto mengucapkan terima kasih sekali mendapatkan kunjungan dari Pemerintah Kota Batu.

“Harapannya dengan adanya studi banding ini kita bisa menstranfer ilmu dan memberikan pemahaman penjelasan bahwasanya SIPD aplikasi dari Kemendagri ini bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Aries mengharapkan aplikasi SIPD penatausahaan Kemendagri ini tidak hanya diterapkan oleh Pemkab Probolinggo saja, tetapi semua daerah bisa melaksanakan aplikasi SIPD penatausahaan Kemendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Sesuai dengan regulasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 itu memang kami akui SIPD penatausahaan masih ada penyempurnaan dan masih banyak perbaikan. Tetapi kami berkeyakinan bahwasanya SIPD penatausahaan sudah bisa dilaksanakan sampai proses penerbitan SP2D,” jelasnya.

Lebih lanjut Aries mengharapkan terkait proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan proses perencanaan penganggaran, proses penatausahaan sampai proses pelaporan semuanya bisa menggunakan satu aplikasi yaitu SIPD dari Kemendagri.

“Sebab SIPD ini yang merupakan aplikasi resmi dari Kemendagri yang sesuai dengan regulasi atau aturan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,” pungkasnya. (wan)