Tuesday, June 25, 2024
Depan > Pemerintahan > Seluruh Fraksi Setujui Raperda Perubahan Atas Perda RPJMD 2018-2023

Seluruh Fraksi Setujui Raperda Perubahan Atas Perda RPJMD 2018-2023

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo memasuki tahap akhir.

Rabu (17/11/2021) digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta perwakilan Forkopimda, pimpinan instansi vertikal serta BUMN/BUMD di Kabuparen Probolinggo.

Dalam PA fraksi, secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi PDIP) dapat menerima dan menyetujui Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Dengan diberlakukannya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, Fraksi NasDem mengharapkan agar Pemerintah Daerah lebih masif lagi dalam upaya mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) supaya bisa menyelaraskan dengan adanya revolusi industri 4.0.

Kemudian, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mengharapkan supaya dinas terkait bisa menekan angka putus sekolah di Kabupaten Probolinggo minimal 0,10% dan 1,3%. Begitu juga masalah kesehatan masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2020 8,11% per 1000 kelahiran. Di tahun-tahun mendatang harus ditekan seminimal mungkin dengan membuat skala prioritas penambahan gizi untuk ibu hamil dan fasilitas-fasilitas yang memadai di puskesmas-puskesmas di seluruh Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga berharap agar dengan diubahnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo dapat secara efektif mengurangi pengangguran dan kemsikinan yang masih tinggi. Dimana saat ini Kabupaten Probolinggo menyandang predikat kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dan berada dalam posisi bawah.

Fraksi Gerindra memohon kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan RPJMD yang telah ditetapkan dalam roda pemerintahan serta melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dan tetap selalu berkomunikasi dengan instansi vertikal yang ada agar setiap gerak dan langkah selalu selaras, seiring dan sejalan dengan kebijakan baik provinsi maupun nasional.

Salah satu tahapan agar RPJMD bisa maksimal dalam pembuatannya maka harus memaksimalkan pula Musrenbang di segala tingkatan. Untuk itu ke depan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) memohon agar hendaknya pemerintah melibatkan anggota DPRD yang berada di dapil masing-masing.

Terakhir, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI) mengharapkan agar laju pembangunan di Kabupaten Probolinggo semakin tertata dengan baik dengan mengevaluasi perencanaan pembangunan sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Probolinggo atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah.

“Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan, sehingga substansi dokumen perubahan RPJMD yang diajukan telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran yang diberikan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Probolinggo,” katanya.

Sekda Soeparwiyono sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh anggota DPRD selama pembahasan terutama dalam rangka perumusan arah kebijakan umum dan program jangka menengah daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang selaras dengan kebijakan dan prioritas nasional ataupun provinsi serta sebagai dasar dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2022.

“Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan, kekompakan maupun kerjasama yang baik selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya. (wan)