Sunday, May 19, 2024
Depan > Pemerintahan > Sekda Ugas Buka Sosialisasi Kebijakan TPP Berbasis Kinerja dan Evaluasi Pelayanan Publik

Sekda Ugas Buka Sosialisasi Kebijakan TPP Berbasis Kinerja dan Evaluasi Pelayanan Publik

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto membuka sosialisasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2023 dan evaluasi pelayanan publik di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (28/2/2023).

Kegiatan yang digelar oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 120 orang peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Turut mendampingi Sekda Ugas dalam kesempatan tersebut Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dr Mansur dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 mengalami perubahan dari tahun 2022. Sebab plafon dana TPP tahun 2023 menurun dari tahun 2022. Dari yang sebelumnya Rp 113 miliar menjadi Rp 112 miliar. “Aatas plafon dana tersebut, dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas,” katanya.

Menurut Sekda Ugas, pemberian TPP tersebut masih tetap didasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.

“Perubahan TPP tahun 2023 diantaranya kriteria beban kerja sebesar 73% dari sebelumnya 53% di tahun 2022, hanya diberikan kepada PNS. RSUD Tongas tidak menerima TPP, karena sudah bukan rumah sakit penanganan Covid-19,” jelasnya.

Ugas menegaskan Bagian PBJ mendapat sejenis TPP khusus, dengan penambahan prosentase kriteria kondisi kerja (20%). Kriteria prestasi kerja telah dianggarkan dan prosentasenya bervariasi sesuai tingkatan. Khusus kriteria tempat bertugas, diberikan TPP bagi dr/drg di lokasi khusus dan diberikan prosentase berbeda jika merangkap sebagai kepala puskesmas.

“Pada kriteria kelangkaan profesi, diberikan TPP bagi dr/drg spesialis tertentu di RSUD Tongas. Mengingat diberikan TPP berbasis kinerja, maka penilaian kinerja PNS menjadi penting dan akan dilakukan evaluasi setiap bulan,” tegasnya.

Lebih lanjut Sekda Ugas menerangkan pelayanan publik menjadi salah satu indikator kinerja utama Bupati dan perangkat daerah sesuai RPJMD 2018-2023 dan RPD tahun 2024-262026. “Selain itu pelayanan publik menjadi salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi yang dievaluasi setiap tahun oleh pemerintah pusat (KemenPAN RB, Ombudsman RI) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Sebagai kesiapan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik tahun 2023, Sekda Ugas meminta agar seluruh perangkat daerah melakukan penyepakatan pelayanan publik yang akan disusun standar pelayanannya dan yang akan disurvei kepuasan masyarakat dan menyiapkan dokumen standar pelayanan publik.

“Selain itu, melakukan input standar pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan website perangkat daerah, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari berbagai kanal pengaduan, menyiapkan petugas pengelola survei dan pengaduan serta membuat dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di setiap perangkat daerah,” tambahnya.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS menyampaikan kriteria pemberian TPP dilakukan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi serta pertimbangan obyektif lainnya.

“TPP berdasarkan beban kerja dengan basic TPP 73% diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 jam per bulan,” ujarnya.

Anna menjelaskan komparasi TPP tahun 2022 dan tahun 2023, untuk TPP tahun 2022 dengan plafon anggaran Rp 113 miliar dan tahun 2023 Rp 112 miliar, penerima untuk tahun 2022 ASN (PNS dan P3K) dan tahun2023 hanya PNS, persentase beban kerja tahun 2022 58% dan tahun 2023 73%, penerimaan TPP tahun 2023 Rp 715.632 (Kelas 1) dan tahun 2023 Rp 911.782 (Kelas 1) serta prestasi kerja tahun 2022 ada dan namun tidak teranggarkan dan tahun 2023 ada dan teranggarkan.

“Pengurangan TPP PNS dilakukan berdasarkan produktivitas kerja (70%) dan disiplin kerja (30%). Untuk produktivitas kerja meliputi penyampaian laporan capaian kinerja, kelengkapan laporan capaian kinerja dan ketersediaan dialog kinerja pada laporan capaian kinerja. Sementara disiplin kerja meliputi kehadiran, penyampaian LHKPN, tindak lanjut TPTGR serta hukuman disiplin,” pungkasnya. (wan)