Saturday, September 18, 2021
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2021

PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2021

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna secara virtual dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap Raperda P-APBD tahun 2021, Senin (23/8/2021).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi ini dihadiri oleh Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo. Sementara anggota DPRD Kabupaten Probolinggo mengikuti secara virtual.

Dari pihak eksekutif hadir secara virtual Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam PU Fraksi-fraksi DPRD (Fraksi NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dibacakan oleh Hafiluddin Faqih mengatakan secara umum semua fraksi dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana perubahan anggaran tahun 2021.

Fraksi NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah memasuki level 4 tentu berpengaruh besar khususnya dalam sektor wisata sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah yang tinggi. Fraksi NasDem ingin bertanya kiat-kiat apa saja yang Pemerintah Daerah lakukan untuk tetap bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimasa pandemi ini serta menyarankan supaya Pendapatan Asli Daerah bisa lebih ditingkatkan lagi dalam segala sektor.

Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya mengungkapkan dalam upaya peningkatan PAD dan retribusi daerah serta perihal pengembangan teknologi informasi/inovasi, pemulihan dampak lingkungan/reklamasi yang disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam, menyarankan agar OPD terkait dapat menjelaskan efektifitas pelaksanaan tugas secara transparan, mempertanyakan langkah strategis yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo menurunkan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mempertanyakan langkah cepat yang dapat diambil dalam rangka untuk pemulihan ekonomi serta hal lain terkait peningkatan daya saing dunia pendidikan yang dilakukan secara webinar.

Lalu Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya mengatakan dengan perkembangan pandemi Covid-19 yang semakin tidak menentu, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi di masyarakat, upaya Pemerintah Daerah dalam hal menjaga ketersediaan vaksin dan ketersediaan tabung oksigen di Kabupaten Probolinggo serta upaya apa yang akan atau telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap rendahnya minat masyarakat terhadap vaksinasi.

Kemudian Fraksi Gerindra dalam salah satu PU-nya mengungkapkan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian akibat pandemi Covid-19, baik secara makro maupun adanya perubahan kondisi fiskal. Seperti yang dipahami bersama bahwa tahun 2021 menjadi masa yang sangat penting dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menuntut keseriusan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyikapi dan membahas rancangan Perubahan APBD tahun 2021 ini agar lebih maksimal. Dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra mohon penjelasan kepada pemerintah terkait anggaran apa saja yang menjadi prioritas dalam rancangan Perubahan APBD tahun 2021 sehingga bisa menjadi solusi pemulihan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Berikutnya Fraksi PPP pada salah satu PU-nya menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang telah berhasil melepaskan semua desa se-Kabupaten Probolinggo dari predikat desa tertinggal. Namun demikian menurut pandangan FPPP ada beberapa kawasan yg masih memerlukan perhatian khusus karena infrastruktur di kawasan tersebut misalnya jalan, jembatan, irigasi dan lain-lain perlu segera diperbaiki. Apakah dalam anggaran tahun 2022 sudah dipersiapkan?

Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu PU-nya menegaskan destinasi wisata di Kabupaten Probolinggo telah menjadi perhatian serius pihak eksekutif sehingga dapat berkembang pesat dan telah mendapat perhatian lebih dari para wisatawan. Baik destinasi wisata yang di kelola oleh BUMD maupun BUMDes dengan harapan dapat menjadi salah satu penunjang sumber pendapatan daerah yang signifikan.

Akan tetapi infrastruktur akses jalan yang menuju tempat destinasi wisata tersebut masih banyak yang rusak. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mohon penjelasan apakah program infrastruktur jalan akses destinasi wisata tidak bisa diprioritaskan sedangkan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama tujuan pemulihan ekonomi masyarakat. (wan)