Depan > Pemerintahan > Pemkab Gelar Rakor Persiapan Reklasifikasi Barang Milik Daerah

Pemkab Gelar Rakor Persiapan Reklasifikasi Barang Milik Daerah

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan reklasifikasi Barang Milik Daerah (BMD) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (1/12/2021).

Kegiatan ini diikuti oleh 88 orang peserta yang berasal dari 55 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan 33 BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas se-Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan, mereka mendapatkan materi terkait dengan penatausahaan reklasifikasi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah serta tata cara pemindahtanganan BMD di aset lainnya untuk diusulkan pemusnahan dan penghapusan.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pengelolaan Aset Sugeng Ari Wicaksono mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka nanti persiapan pelaksanaan reklasifikasi Barang Milik Daerah (BMD) baik itu aset tetap maupun persediaan yang akan dilaksanakan pada 6 hingga 13 Desember 2021.

“Tetapi reklasifikasi ini dikhususkan di barang yang rusak berat, hilang dan tidak diketemukan keberadaannya. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan sebelumnya terkait dengan inventarisasi KIB B Peralatan dan Mesin sebanyak 10 barang meliputi laptop, notebook, LCD (Liquid Crystal Display), printer, PC, TV, HT (Handy Talky), HP (Hand Phone)/tablet, drone dan kendaraan dinas,” katanya.

Menurut Sugeng, pada kegiatan inventarisasi sebelumnya ternyata masih belum tuntas. Dari 88 OPD dan BLUD, baru ada 61 OPD dan BLUD yang sudah selesai dan sisanya sebanyak 27 OPD dan BLUD masih dalam proses.

“Kita tunggu sampai dengan Jum’at tanggal 3 Desember 2021 supaya bisa segera masuk ke tahapan selanjutnya reklasifikasi. Nanti hasil inventarisasi ini dilakukan untuk memetakan aset tetap dan aset lainnya yang kaitannya dengan penyusunan Laporang Keuangan Daerah (LKD),” jelasnya.

Sugeng menerangkan nanti tahapannya setelah reklasifikasi ketika itu posisinya akan dilaksanakan usulan pemusnahan dan penghapusan. Tetapi posisi barangnya harus berada pada aset lainnya.

“Misalnya laptop, kalau kondisinya masih bagus maka masuk pada aset tetap. Tetapi jika kondisinya rusak berat bisa dialihkan ke aset lainnya. Nanti setelah 1 tahun bisa diusulkan pemindahtanganan lelang. Jika sudah dilelang melalui penjualan maka sudah bisa untuk dilakukan penghapusan aset,” tegasnya.

Lebih lanjut Sugeng menambahkan penghapusan aset ini harus diawali dengan pemindahtanganan terlebih dahulu. Pemindahtanganan bisa dilakukan melalui lelang penjualan. Baru setelah dijual nanti dilakukan usulan penghapusan pencatatan daftar barang mereka maupun di pengelola.

“Melalui kegiatan ini harapannya nanti bisa terwujud tertib administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah serta penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2021 yang tertib, efisien dan akuntabel unuk menyongsong dan mempertajam raihan opini WTP ke-9 kalinya,” pungkasnya. (wan)