Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi menggelar bimbingan teknis (bimtek) dan penyusunan risalah Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Bromo Park Hotel Probolinggo, Sabtu (21/9/2019).
Kegiatan ini diikuti oleh 52 orang peserta berasal dari Dinas Kesehatan dan 33 UPT Puskesmas, RSUD Waluyo Jati, RSUD Tongas, Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, UPT Tempat Pelelangan Ikan Paiton, UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPT Puskeswan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Bimtek dan penyusunan risalah KBK yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim ini dihadiri narasumber Muhammad Kharis dari PT. Semen Indonesia (Persero, Tbk). Materi yang diberikan diantaranya teknik pemecahan masalah dengan 7 (tujuh) alat dan 7 (tujuh) langkah, 7 (tujuh) alat dan 8 (delapan) langkah, sistem saran serta teknik pembuatan risalah.
“Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk memberikan bekal/kemampuan teknis pemecahan masalah melalui Kelompok Budaya Kerja di masing-masing unit kerja perangkat daerah yang selanjutnya disusun risalah Kelompok Budaya Kerja (KBK),” ungkap Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan sejak awal kemunculannya hingga saat ini birokrasi selalu menjadi tema diskusi yang hangat di Indonesia. Birokrasi (pemerintahan) adalah fenomena yang sarat dengan kontroversial. Di satu sisi birokrasi adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia modern tetapi pada sisi lainnya ia selalu menampakkan wajah yang kusam dan “menjengkelkan”. Oleh karenanya, kesan awal yang sering muncul ketika membahas tentang birokrasi di Indonesia adalah sikap sinis.
“Penyebabnya terletak pada kinerja birokrasi yang selalu dipersepsikan oleh masyarakat dengan pelayanan yang lamban, kurang memuaskan, ekonomi biaya tinggi, kolusi, korupsi dan sebagainya. Namun sikap yang sinis itu tidak serta merta dapat merubah masyarakat untuk berpaling dari birokrasi, karena masyarakat tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan birokrasi. Hal ini terkait dengan kedudukan birokrasi sebagai perangkat negara yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas pelayanan publik,” katanya.
Menurut Halim, untuk menyikapi dilema tersebut, perlu ada upaya untuk mengubah budaya kerja birokrasi agar lebih berorientasi pada kepentingan masyakarat. Budaya kerja yang kuat menuntun perilaku seseorang secara terpola dalam pengertian budaya kerja sebagai sistem aturan, budaya kerja memungkinkan rasa lebih baik dalam mengerjakan sesuatu serta budaya kerja dapat membangkitkan kesanggupan untuk mencari kesesuaian dengan keadaan-keadaan berbeda. “Proses pembentukan sikap dan perilaku itu diarahkan kepada terciptanya aparatur negara yang professional, bermoral dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Halim menerangkan, salah satu bentuk penerapan daya ungkit manajemen perubahan didalam penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2019 adalah penerapan program budaya kerja yang dilakukan salah satunya melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja (KBK) oleh perangkat daerah yang diharapkan dapat berjalan terus-menerus dan berkesinambungan agar menjadi perilaku yang pada saatnya akan menjadi kebiasaan dan mempunyai keyakinan untuk bekerja lebih baik guna meningkatkan mutu yang diharapkan serta sekaligus membangun sumber daya manusia yang berkualitas. “Untuk menunjang pelaksanaan dan keberhasilan pengembangan budaya kerja ini diperlukan komitmen bersama dari level pimpinan sampai dengan seluruh staf,” tegasnya.
Dalam pengembangan budaya kerja jelas Halim, ada tiga unsur penting yang saling berinteraksi. Yakni, nilai-nilai, institusi/sistem kerja dan SDM aparatur negara dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Semua unsur itu menjadi perhatian dalam menata budaya kerja, bermula dari pilihan nilai-nilai apa yang hendak dipakai sebagai acuan, kemudian diinternalisasikan dalam setiap pribadi aparatur negara dan diimplementasikan dalam setiap sistem, prosedur dan tatalaksana sehingga menghasilkan kinerja berupa produk atau jasa yang bermutu bagi peningkatan pelayanan masyarakat.
“Pengembangan budaya kerja diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pembinaan aparatur yang etis, bermoral, berdisiplin, professional, produktif dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. Sepintas memang sangat sulit mengembangkan pola budaya secara seragam, akan tetapi kebijakan dalam pengembangan budaya kerja lebih terbatas pada instrumen yang secara umum berlaku dalam ikhtiar meningkatkan kinerja suatu organisasi,” tambahnya.
Halim menambahkan, manfaat yang diharapkan dengan adanya pengembangan budaya kerja diantaranya bagi pegawai itu sendiri memperoleh kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, penghargaan dan kebanggan kerja. Bagi instansi/unit kerja yang bersangkutan dapat meningkatkan kerjasama, koordinasi, integrasi dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendorong kreativitas pegawai. Pengembangan budaya kerja sangat penting bagi bangsa dan negara karena kemampuan potensial seluruh aparatur negara dapat diarahkan untuk menjawab masalah-masalah mendasar nasional jangka panjang.
“Pengembangan budaya kerja akan berhasil dengan baik bilamana dapat dipenuhi adanya komitmen dari pemimpin tertinggi organisasi, nilai-nilai dasar sebagai pembentuk sikap dan perilaku dapat dimengerti dan dipahami dengan baik, saling percaya antara pimpinan dan anggota dan bersikap terbuka, budaya kerja harus terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan masalah yang dihadapi serta ada tindak lanjut yang nyata dari KBK dan dilaksanakan secara teratur,” pungkasnya. (wan)
