Thursday, September 23, 2021
Depan > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2021

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2021

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (24/8/2021) pagi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021.

Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi ini dihadiri Pimpinan dan Ketua Fraksi. Sementara anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti secara virtual.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah kiat-kiat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di era pandemi Covid-19 diantaranya mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan layanan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi secara online, melakukan perubahan tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini serta memaksimalkan pendayagunaan aset-aset daerah.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka pemulihan ekonomi serta meningkatkan daya saing daerah di era pandemi Covid-19 meliputi penanganan kesehatan melalui percepatan vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan, pemberdayaan UMKM, bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri kecil, pariwisata dan ketenagakerjaan percepatan pembangunan infrastruktur diantaranya melalui dana pinjaman program Percepatan Ekonomi Nasional (PEN), percepatan pemberian bantuan sosial baik yang bersumber dari APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN.

Kemudian Fraksi Partai Golkar, salah satu jawaban yang disampaikan langkah-langkah yang akan dan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya vaksinasi adalah optimalisasi pelayanan vaksinasi kepada masyarakat dengan membuka pos vaksinasi di desa-desa, bekerja sama dengan berbagai pihak (TNI, Polri, Pramuka, organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama). Upaya menjaga ketersediaan vaksin di instalasi farmasi kabupaten disesuaikan dengan droping (alokasi) yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dinkes Provinsi dalam pengalokasian vaksin adalah kecepatan pemanfaatan vaksin dan hasil pengentrian data di aplikasi “p-care”. Upaya menjaga ketersediaan oksigen di Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh faskes yang ada di Kabupaten Probolinggo melalui grup WA sehingga jika ada kondisi mendesak/emergency bisa melakukan pinjam pakai antar fasilitas kesehatan, melakukan pengadaan tabung oksigen jika diperlukan serta melakukan koordinasi dengan penyedia oksigen di Kabupaten Probolinggo.

Upaya yang akan dan telah dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rendahnya minat masyarakat terhadap vaksinasi, antara lain selalu melakukan pendekatan, penyuluhan dan promosi-promosi vaksinasi kepada masyarakat melalui berbagai media, bekerja sama lintas program/sektor pada kegiatan yang berkaitan dengan vaksinasi serta vaksinasi dipergunakan sebagai syarat pembelajaran tatap muka.

Terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawabannya adalah upaya solutif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo guna pemenuhan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan antara lain memastikan tersedianya alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurang 20% dari total belanja daerah, memaksimalkan upaya-upaya untuk mengakses anggaran fungsi pendidikan dari APBN melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Bantuan Keuangan Khusus serta bekerja sama dengan lembaga donor di bidang pendidikan.

Lalu terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan adapun desa-desa yang infrastrukturnya masih memerlukan perhatian akan didorong melalui pemanfaatan Dana Desa dan ADD serta dukungan APBD manakala infrastruktur dimaksud menjadi kewenangan kabupaten. Hal tersebut telah dipersiapkan dalam rancangan APBD tahun 2022.

Terakhir Fraksi PDI Perjuangan, salah satu jawaban yang disampaikan sehubungan dengan adanya kondisi kerusakan infrastruktur jalan yang menuju destinasi wisata, hal ini menjadi prioritas perbaikannya, baik melalui Dana Alokasi Khusus, PRIM maupun dana pinjaman PT SMI sesuai kewenangan wilayah jalan kabupaten. (wan)