KRAKSAAN – Dalam rangka mendukung program SAE Literasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi program pengembangan literasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri atas Ketua TP PKK Kecamatan penerima program, kepala desa, Ketua TP PKK desa serta Pokja 2 TP PKK desa se-Kabupaten Probolinggo.
Sosialisasi dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Budaya Baca dan Pelestarian Pustaka Dispersip Kabupaten Probolinggo Muhammad Aminullah didampingi pengurus TP PKK Kabupaten Probolinggo dan pustakawan Dispersip Hesthiyono Suko Adhi.
Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas menyampaikan pada tahun 2026 pihaknya akan melakukan pendampingan perpustakaan pada 12 desa replikasi sesuai rekomendasi kecamatan.
Ke-12 desa tersebut diantaranya Desa Alastengah Kecamatan Paiton, Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto, Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan, Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran, Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan, Desa Leces Kecamatan Leces, Desa Jambangan Kecamatan Besuk, Desa Dandang Kecamatan Gading, Desa Curahtulis Kecamatan Tongas, Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan dan Desa Pajurangan Kecamatan Gending.
“Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, khususnya akselerasi program literasi untuk kesejahteraan melalui pengembangan literasi berbasis inklusi sosial di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Ulfi menjelaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan program literasi kesejahteraan melalui transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak tahun 2019.
“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,” jelasnya.
Sementara Kepala Bidang Pengembangan Budaya Baca dan Pelestarian Pustaka Dispersip Kabupaten Probolinggo Muhammad Aminullah mengungkapkan inklusi sosial memandang perpustakaan sebagai bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Karena itu, perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi, tidak hanya sebagai penyedia bahan bacaan, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan.
“Perpustakaan harus menjadi wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber bacaan, perpustakaan juga memfasilitasi berbagai pelatihan dan keterampilan guna mendukung pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Dispersip akan melakukan pendampingan intensif kepada 12 desa pada tahun 2026 dengan harapan Tim Penggerak PKK desa dapat menjadi motor penggerak program.
“Kami berharap nantinya yang berperan sebagai motor penggerak dalam program ini adalah Tim Penggerak PKK desa. Kami juga berharap komitmen dan dukungan dari pemerintah desa dalam mengawal program ini agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan,” tegasnya.
Selain sosialisasi, Dispersip juga akan mengadakan kegiatan pembekalan bagi Ketua TP PKK desa dan Pokja 2 agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
“Saya ingin mengajak kembali Bapak/Ibu agar senantiasa terus berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan melalui gagasan, ide dan pemikiran sehingga akselerasi pencapaian program literasi untuk kesejahteraan di Kabupaten Probolinggo dapat terwujud dengan baik,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
