Depan > Pemerintahan > DPMD Gelar Rakor Tata Kelola Keuangan Desa

DPMD Gelar Rakor Tata Kelola Keuangan Desa

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) tata kelola keuangan desa, Senin (27/6/2022) di ruang pertemuan DPMD Kabupaten Probolinggo.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto ini diikuti oleh 72 orang peserta terdiri dari Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan, Koordinator Pendamping Desa dan Perwakilan Bendahara Desa dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi terkait dengan persyaratan pencairan Dana Desa (DD) tahap II berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 18 ayat 1 yag berbunyi penyaluran DD dilaksanakan setelah KPA penyaluran DAK fisik dan DD menerima dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar serta ayat 2 yang berkaitan dengan batas akhir pengajuan DD tahap II.

“Hal ini perlu dipahami supaya desa bisa siap-siap melaksanakan proses tersebut dan tidak ditunda-tunda. Khawatir apabila ada keterlambatan DD tahap II maka aturan PMK akan diberlakukan pada bulan Agustus 2022. Oleh karenanya pada tahap pencairan berikutnya sudah tidak bisa dilakukan,” kata Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto.

Menurut Edy, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang rekonsiliasi untuk percepatan pencairan DD tahap II. Sebab pihak dari kecamatan ini harus ikut melakukan verifikasi dan validasi sebelum dikirimkan ke DPMD Kabupaten Probolinggo.

“Hal ini sesuai dengan tugas dan tanggungnya berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 70 terkait dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran,” tegasnya.

Edy menambahkan hingga saat ini sudah ada 78 desa yang DD tahap II sudah cair. Sementara sebanyak 70 desa masih proses pengajuan di DPMD. Sedangkan sisanya 77 desa pengajuannya masih belum masuk ke DPMD. Semua itu harusnya ada rekonsiliasi dari pihak kecamatan dan tidak langsung ke DPMD.

“Dengan adanya kegiatan ini harapannya sebelum proses pengajuan persyaratan DD tahap II masuk ke DPMD Kabupaten Probolinggo, harus ke kecamatan dahulu. Karena masih harus diteliti dan direkonsiliasi oleh kecamatan, sehingga data yang masuk ke DPMD sudah valid dan DPMD tinggal proses import ke OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara),” pungkasnya. (wan)