Depan > Kemasyarakatan > Diskan Sosialisasikan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDKP Sampai 10 GT

Diskan Sosialisasikan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan TDKP Sampai 10 GT

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) berukuran sampai dengan 10 GT di Balai Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan, Kamis (29/9/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 35 orang nelayan pemilik kapal perikanan di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi standar kelengkapan dan prosedur pengurusan dokumen kapal (Pas Kapal Besar/Kecil) dari Ahli Ukur Kapal Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Probolinggo Wiyono.

Selanjutnya, aturan dan prosedur pengurusan dokumen kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang terbaru dari Kasi Perijinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Qusairi serta peran Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo dalam kepemilikan dokumen kapal perikanan bagi nelayan kecil dari Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda Diskan Kabupaten Probolinggo Yunianto Hisa Prapta.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada pemilik kapal perikanan tentang perijinan kapal dan usaha penangkapan ikan berdasarkan aturan perundangan yang berlaku,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Diskan Kabupaten Probolinggo Hari Pur Sulistiono.

Menurut Ipung, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang standar kelengkapan dan prosedur pengurusan dokumen kapal (Pas Kapal dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal).

“Selain itu, memberikan pemahaman tentang aturan dan prosedur pengurusan ijin usaha penangkapan ikan untuk nelayan kecil berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan serta memberikan pemahaman tentang pentingnya kepemilikan dokumen kapal perikanan berupa Ijin kapal dan Ijin Usaha Penangkapan Ikan,” jelasnya.

Ipung mengharapkan untuk semua nelayan dapat memiliki dokumen kapal. Sebab dokumen kapal perikanan adalah bagian dari kelengkapan keamanan penangkapan ikan. Nelayan yang menangkap ikan tanpa dilengkapi dokumen dikategorikan illegal fishing.

“Upaya yang dilakukan Dinas Perikanan dalam memfasilitasi kepemilikan dokumen kapal adalah upaya melakukan perlindungan pada nelayan dengan memberikan jaminan keamanan melakukan kegiatan usaha,” terangnya.

Lebih lanjut Ipung menerangkan dokumen kapal diantara Pas kecil untuk kapal dibawah 7 Gross ton (GT). Untuk kapal diatas 7 GT ada Pas Besar. Selain itu ada NIB untuk nelayan, Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk dibawah ukuran 5GT dan BPKP untuk yang diatas 5 GT dan ada surat.

“Instansi yang menerbitkan Pas Kecil adalah Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan TDKP atau BPKP diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur. Peran Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo adalah membantu memfasilitasi sosialisasi dan pengurusan dokumen tersebut untuk memastikan nelayan terlindungi saat menangkap ikan,” pungkasnya. (wan)