Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar pertemuan koordinasi penanggulangan Tuberkulosis (TB) di ruang pertemuan Jabung 2 Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (6/10/2022).
Kegiatan ini melibatkan 1 wasor Provinsi Jawa Timur (Dinkes) Provinsi Jawa Timur, 1 orang IDI, 1 orang dokter spesialis paru, 3 orang dari Dinkes Kabupaten Probolinggo (Sub Koordinator P2PM, Wasor TB dan TO TB), 16 orang DPM/Klinik di wilayah Kecamatan Kraksaan dan Paiton serta 2 orang dari Puskesmas (Puskesmas Kraksaan dan Paiton).
Selama kegiatan mereka mendapatkan materi konsep PPM, peran fasyankes swasta dalam pengendalian TB serta pencatatan dan pelaporan TBC oleh Wasor Provinsi Jawa Timur dan peran IDI dalam penanggulangan TBC oleh IDI Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Probolinggo Mujoko mengatakan Indonesia merupakan negara yang mempunyai beban TB yang tinggi dan menempati posisi ke-2 di dunia saat ini. “Selain itu, kasus TB-MDR, TB-HIV, TB-DM, TB
pada anak dan masyarakat rentan lainnya juga semakin bertambah dan menjadi tantangan,” katanya.
Mujoko menerangkan berdasarkan laporan global TB tahun 2019 diperkirakan terdapat total kasus TBC mencapai 845.000 kasus dan hanya 67% yang melakukan pengobatan. Dari jumlah kasus tersebut, diperkirakan 24.000 kasus merupakan kasus pasien TBC Resistan Obat (TBC RO) dengan tingkat mulai pengobatan (enrollment rate) sebesar 48% (5,531pasien) dari 11,463 yang terkonfirmasi TBC RO.
“Angka ini tentunya masih di bawah target pengobatan, yaitu sebesar 90%. Kasus TB di Jawa Timur merupakan kasus TB terbanyak ke-2 setelah Jawa Barat yaitu 44.184 Kasus tetapi masih jauh dari target yaitu 95.925 (SITB. 2020),” jelasnya.
Sementara Epidemiologi Ahli Muda pada Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica mengungkapkan kegiatan ini dimakudkan untuk membahas pengembangan jaringan layanan TB dan penanggulangan TB di tingkat Kabupaten Probolinggo.
“Tujuannya mengidentifikasi permasalahan, perkembangan, tantangan dan solusi dalam penanggulangan TB khususnya pelibatan fasyankes, membangun jejaring layanan TB yang terstruktur, mengembangkan dan menguatkan jejaring layanan TB di wilayah secara sistematis dan terukur serta menguatkan keterlibatan/kontribusi/peran dari masing-masing unsur dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam jejaring layanan TB,” ujarnya.
Menurut Dewi, jumlah kasus TBC di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021 sebanyak 1.193 kasus dari total target sebanyak 2.572 (46,41%) dengan angka keberhasilan pengobatan sebesar 91%. Disamping itu terdapat 33 kasus anak, 22 kasus TB-HIV dan 14 kasus TB-MDR pada tahun 2021. Capaian terduga TBC yang ditemukan hanya sebesar 3.027 dari total target 12.060 (25,09%).
“Laporan ini masih jauh dari target capaian yang diharapkan untuk bisa menuju eliminasi TBC 2030 mendatang. Data Kabupaten Probolinggo masih pada RS pemerintah dan puskesmas berkontribusi dalam tatalaksana dan pencatatan/pelaporan kasus TB, sedang untuk RS swasta hanya 1 dari 3 RS swasta yang sudah menatalaksana dan melaporkan TB, sedang belum ada DPM/klinik yang berkontribusi,” jelasnya.
Dari kondisi tersebut jelas Dewi, diperlukan adanya pelibatan fasyankes yang lebih luas dan bermutu yang dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk jejaring pelibatan layanan pemerintah-swasta yang kemudian disebut sebagai Public-Private Mix (PPM). Public-Private Mix (PPM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan TBC yang bermutu.
“Di Indonesia, konsep Public-Private Mix (PPM) diterapkan berbasis kabupaten/kota sehingga lebih dikenal dengan istilah District-based Public-Private Mix (DPPM) yang dibangun sebagai strategi kolaboratif dari publik-publik, public-private dan private-private yang di dukung oleh organisasi professional atau komunitas dan di bawah kepemimpinan atau koordinasi dari Dinas Kesehatan,” terangnya.
Dewi menegaskan penerapan DPPM diharapkan mendorong semua fasyankes yang menangani TBC berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TBC dapat ditemukan dan diobati sesuai standar dan tercatat dalam Sistem Informasi Program Tuberkulosis Nasional.
“Untuk dapat menerapkan jejaring layanan ini, diperlukan sebuah Tim DPPM untuk memastikan berjalannya jejaring ini. Pertemuan ini diperlukan untuk membahas pengembangan jaringan layanan TB dan penanggulangan TB,” pungkasnya. (wan)
