Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor), sosialisasi dan evaluasi digitalisasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) online di ruang pertemuan Bentar di Kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (26/7/2022).
Kegiatan yang digelar bekerja sama dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh 32 orang petugas admin PPAT se-Kabupaten Probolinggo.
Selain rakor, sosialisasi dan evaluasi digitalisasi BPHTB online, dalam kesempatan ini Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo bersama IPPAT Kabupaten Probolinggo mendatangkan motivator Risa Rauzi Shafar untuk memompa semangat tenaga admin mereka untuk lebih baik.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan rakor, sosialisasi dan evaluasi digitalisasi BPHTB online ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan BPHTB secara online kepada masyarakat.
“Harapannya dengan kegiatan ini bisa mengakomodir pelaksanaan sistem BPHTB online menjadi semakin baik, responsif dan akuntable. Karena melalui sistem online ini semua berkas dokumen pengajuan cukup hanya diuploud dan diverifikasi oleh BPPKAD khususnya Bidang Pendapatan untuk diproses,” katanya.
Menurut Ofie, dari evaluasi pelaksanaan BPHTB online ini terdapat beberapa kendala. Diantaranya, masih ada yang tidak mengupload bukti pelunasan PBB ketika di sistem ada tagihan tunggakan PBB padahal sudah terbayar. Jadi pengajuan tidak akan tervalidasi.
“Ketika sudah membayar pajak BPHTB seharusnya operator PPAT dan PPATS mengecek ke aplikasi apakah sudah terflagging atau tidak. Jika dirasa sudah membayar tapi di aplikasi belum lunas, maka segera menghubungi admin untuk diflaggingkan pada saat itu juga dengan mengirim bukti bayar agar tidak terjadi penumpukan permintaan NTPD lebih dari 10 pengajuan per harinya,” jelasnya.
Ofie menegaskan tidak adanya pendampingan dari staf PPAT dan PPATS ketika sedang dilakukan veifikasi lapangan. “Masih ada beberapa yang tidak tertib untuk mengisi laporan bulanan online dan mengirim laporan bulanan fisik setiap tanggal 10 bulan berikutnya,” pungkasnya. (wan)
