Sunday, September 26, 2021
Depan > Pemerintahan > Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2022

Banggar Sampaikan Laporan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022, Rabu (4/8/2021).

Sehubungan masih dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di masa pandemi Covid-19, pelaksaaan rapat paripurna ini dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diikuti secara virtual.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo ini dihadiri oleh Pimpinan dan perwakilan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak esekutif mengikuti secara virtual Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE bersama seluruh pejabat du lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Pada laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 yang dibacakan oleh Hafiluddin Faqih disebutkan bahwa pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2022 dilakukan secara bersamaan dan tidak dibahas secara terpisah. Karena semua substansi yang terkandung di dalamnya saling mendukung antara kebijakan program dan plafon anggarannya.

Dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2022 ini adalah melaksanakan pembangunan sesuai tema pembangunan tahun 2022 yaitu “Mempercepat Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi, Perlindungan Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Dasar”.

Pada saat rapat kerja antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran juga disampaikan secara umum tentang kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dimana di dalamnya juga terdapat penanganan Covid-19 serta kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya.

Berkaitan dengan beberapa kebijakan tersebut dapat disampaikan bahwa perangkaan ini merupakan gambaran awal, dikarenakan aturan-aturan terkait masih ada yang belum turun. Kekuatan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.146.964.099.751, 00 atau mengalami penurunan sebesar Rp 177.013.429.959,00 atau 7,62% dari APBD tahun 2021.

Sedangkan untuk belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.192.364.099.751,00. sehingga dari total anggaran pendapatan dan jumlah belanja daerah, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp 45.400.000.000,00. Untuk menutup defisit anggaran ini, akan menggunakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang mengalami surplus. (wan)