Reporter : Mujiono
PROBOLINGGO – Untuk membantu pembayaran PBB dengan mudah dan efisien, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah meluncurkan Aplikasi Elektronik Pembayaran dan Informasi Pajak Daerah (E-PIPAD), Jum’at (26/2/2021) pagi di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Wakapolres Probolinggo Kompol Agung Setyono, Komandan Kodim 0820 Probolinggo Letkol Inf Imam Wibowo dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Kabupaten Probolinggo Budi Doyo.
Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Azka Subhan Aminuridho dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina.
Inovasi pembayaran PBB elektronik Apikasi E-PIPAD merupakan salah satu upaya Pemkab Probolinggo dalam meningkatkan layanan pembayaran PBB secara online menjadi mudah, cepat dan efisien. Aplikasi ini sangat membantu dan dapat memotivasi masyarakat agar supaya masyarakat membayar PBB-P2 dengan tepat waktu.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE telah membuktikan melakukan pembayaran PBB dengan menggunakan aplikasi E-PIPAD. Kemudahan pelunasan SPPT PBB-P2 online ini juga dibuktikan oleh Wakil Bupati Probolinggo Drs. H.A. Timbul Prihanjoko dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono beberapa waktu lalu.
Pimpinan Bank Indonesia Cabang Malang, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Probolinggo, Bank BNI, Bank BRI dan Bank Mandiri serta PT. Pos Indonesia turut memberikan dukungan serta kerjasamanya dalam upaya percepatan elektronifikasi transaksi Pemda, khususnya pajak dan retribusi daerah.
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan seluruh jajaran Pemda dan Kepala Desa turut menyukseskan Bulan Panutan PBB ini dengan menjadi pioneer dan menjadi teladan bagi masyarakat dalam membayar PBB pada kesempatan pertama sebelum jatuh tempo, tentunya secara elektronik dan sebagai implementasi dari percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi Pemda sekaligus adaptasi di era new normal.
“Seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah segera didistribusikan SPPT PBB tahun 2021. Uji cobakan Aplikasi E-PIPAD sekurang-kurangnya pada satu desa per kecamatan dengan memberdayakan BUMDes. Ikhtiarkan PBB lunas sebelum jatuh tempo dan sebelum akhir masa jabatan sebagai pertanggungjawaban akhir masa jabatan,” katanya.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Azka Subhan Aminuridho mengungkapkan tugas Bank Indonesia tentang pengembangan elektronifikasi dalam penilaian kantor pusat Bank Indonesia bahwa Kabupaten Probolinggo masuk tahap tiga (tahap tertinggi) yaitu tahap ekpansi. Yang pertama adalah tahap inisiasi, yang kedua tahap transformasi dan yang ketiga tahap ekpansi.
“Pengembangan elektronifikasi di Kabupaten Probolinggo setara dengan pengembangan elektronifikasi di Kota Malang. Kami membawai tujuh kabupaten/kota yang dimulai dari Kabupaten/Kota Malang Raya, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo serta yang paling unggul adalah Kota Malang dan Kabupaten Probolinggo untuk kegiatan elektronifikasi di Pemda,” ungkapnya.
Menurut Azka Subhan Aminuridho, Bank Indonesia salah satu tugasnya adalah otoritas sistem pembayaran yang pertama pembayaran secara tunai dan sistem pembayaran non tunai. “Kami mendorong transaksi pembayaran non tunai dengan kartu kredit, Kartu E-Tol, Kartu ATM, Kartu Indomart maupun Alfamart dan sebagainya. Tahap pertama non tunai yang dulunya adalah kartu, dengan perkembangan teknologi menjadi pembayaran melalui HandPhone,” tegasnya. (y0n)
