Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak bagi empat desa yang sempat tertunda rencananya akan dimulai pada akhir tahun 2022. Sementara untuk pelaksanaan pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada awal tahun 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto. Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tengah mengusulkan konsep pelaksanaan pilkades serentak tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
“Insya Allah kalau konsep yang ingin kita ajukan ke pemerintah pusat untuk tahapan pelaksanaan Pilkades bagi empat desa tersebut akan dimulai pada akhir tahun 2022. Tetapi untuk pencoblosannya kami rencanakan awal tahun 2023,” katanya.
Heri menjelaskan konsep tersebut dibuat karena memang ketentuan dari Permendagri itu memang tidak bisa dalam satu tahun itu dua periode. Artinya, pelaksanaan pilkades dua gelombang tidak bisa sehingga dibatasi.
“Seperti pilkades serentak kemarin di 250 desa, pertimbangannya dalam rangka untuk analisis kebutuhan keamanan supaya gampang, maka kami rencanakan 100 desa, 100 desa dan 50 desa. Ternyata usulan itu tidak boleh. Sehingga pelaksanaan pilkades di 250 desa kemarin dilakukan serentak,” jelasnya.
Dengan regulasi dan ketentuan dari Kemendagri tersebut jelas Heri, maka nanti konsep tahapan sosialisasi dimulai di akhir tahun 2022, tetapi pilihannya di awal tahun 2023. “Itu konsep yang kita tawarkan dan minta untuk disetujui ke Kemendagri. Sekarang kita tinggal menunggu jawaban dari Kemendagri,” terangnya.
Sementara untuk anggaran pelaksanaan pilkades terang Heri, untuk tiga desa masih tersedia sebab memang masih belum diambil dikarenakan belum melaksanakan tahapan pilkades. Sehingga anggaran yang sudah disediakan sama sekali belum digunakan. Sedangkan Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar sudah terserap karena sudah menyelenggarakan pilkades.
“Untuk yang satu desa ini barangkali bisa disiapkan melalui PAK karena memang aturannya dari Kemendagri seperti itu tidak boleh dalam satu tahun ada pilkades dua gelombang. Jadi tahap awal yang dibutuhkan untuk tahun 2022 akan kita anggarkan di PAK dan selebihnya nanti pelaksanaannya di tahun 2023,” terangnya.
Sebagai informasi, keempat desa yang sempat tertunda pelaksanaan pilkadesnya tersebut diantaranya Desa Kerpangan Kecamatan Leces dan Desa Sogaan Kecamatan Pakuniran ditunda karena dari dua calon yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih, ternyata satu orang meninggal dunia.
Selanjutnya Desa Randuputih Kecamatan Dringu ditunda karena semua bakal calon kepala desa memilih untuk mengundurkan diri disertai dengan materai. Selanjutnya diikuti dengan pengunduruan diri semua panlih desa. Serta Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar ditunda karena kepala desa terpilih meninggal dunia sebelum dilantik. (wan)
