DRINGU – Staf Ahli Bidang Transformasi Digital Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M bersama Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto meninjau lokasi layanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/2/2026).
Peninjauan dilakukan usai talkshow penutupan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di ruang PRIC MPP Kabupaten Probolinggo. Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Ghofur, Kepala DPMPTSP Dwijoko Nurjayadi serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo Saniwar.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nota kesepakatan antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pembukaan Desk Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di MPP Kabupaten Probolinggo.
Prof. Moch. Chotib menyampaikan pembukaan pos layanan ini merupakan bagian dari tugas negara dalam melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.
“Kita dekatkan layanan dengan membuka pos di MPP Kabupaten Probolinggo untuk membantu masyarakat yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri. Pos ini juga menjadi ruang konsultasi dan membantu penyelesaian persoalan keluarga pekerja migran,” ujarnya.
Ia berharap layanan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan perekonomian daerah.
Sementara Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana menambahkan, desk layanan tersebut akan memberikan tiga layanan utama, yakni informasi peluang kerja luar negeri, sosialisasi migrasi aman serta layanan pengaduan bagi keluarga pekerja migran.
Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menilai keberadaan layanan pendaftaran, edukasi dan ruang pelatihan di MPP sangat membantu masyarakat. Selain mempermudah proses administrasi, layanan ini juga mendorong terciptanya tenaga kerja migran yang berkualitas.
Ia berharap setelah resmi beroperasi, desk layanan ini dapat menekan angka pekerja migran ilegal serta memastikan calon pekerja telah memenuhi ketentuan, termasuk kepemilikan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan dokumen resmi sebagai PMI.
“Dengan komitmen bersama menghadirkan layanan yang terpadu dan responsif, diharapkan mampu memberikan rasa aman, kepastian dan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. ***
Penulis : Mujiono
Editor : Tim Bromo Info
