Thursday, February 29, 2024
Depan > Pemerintahan > Seluruh Fraksi Setujui Raperda P-APBD 2022

Seluruh Fraksi Setujui Raperda P-APBD 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 memasuki tahap akhir.

Kamis (1/9/2022) siang digelar rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara Bupati Probolinggo dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara keseluruhan fraksi-fraksi di DPRD (Fraksi NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, PPP dan PDI Perjuangan) dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Secara umum Fraksi NasDem, PKB, Golkar, Gerindra, PPP dan PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana P-APBD tahun 2022. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Wakil Bupati Probolinggo dan Pimpinan DPRD Tentang Penetapan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penandatanganan nota persetujuan bersama tersebut disaksikan oleh seluruh peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dalam persetujuan bersama Wakil Bupati Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo Tentang Penetapan Raperda Tentang Perubahan APBD tahun 2022 disebutkan realisasi P-APBD tahun 2022 untuk pendapatan daerah semula semula berjumlah Rp 2.327.961.156.003,00, bertambah Rp 3.667.493.803,00 menjadi sebesar Rp. 2.331.628.649.806,00.

Belanja daerah semula Rp 2.454.513.073.371,00, bertambah sebesar Rp 193.211.122.498,00 menjadi sebesar Rp 2.674.724.195.869,00. Setelah perubahan mengalami defisit sebesar Rp (316.095.546.063,00). Untuk pembiayaan daerah, penerimaan semula Rp 126.551.917.368,00 bertambah sebesar Rp 211.463.517.903,00 dengan jumlah penerimaan Rp 338.015.435.271,00 dan pengeluaran semula Rp 0,00, bertambah sebesar Rp 21.919.889.208,00 dengan jumlah pengeluaran Rp 21.919.889.208,00.

Pembiayaan netto semula sebesar Rp 126.551.917.368,00, bertambah sebesar Rp 189.543.628.695,00 dengan jumlah pengeluaran Rp 316.095.546.063,00. Sisa lebih tahun berkenaan setelah perubahan sebesar Rp. 0,00.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono menyampaikan tterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Probolinggo atas komitmen bersama dalam membahas, menyusun dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD tahun anggaran 2022 secara tepat waktu.

Hal ini mencerminkan adanya semangat keseriusan dalam menyelesaikan semua tahapan dan agenda percepatan penyelesaian pembahasan sampai terlaksananya persetujuan bersama tentang penetapan P-APBD 2022.

Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2022 serta mengakomodir saran dan masukan yang disampaikan oleh DPRD, baik yang disampaikan pada saat Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, rapat-rapat komisi maupun rapat Badan Anggaran.

Demikian juga saran dan masukan yang baru saja disampaikan dalam Pemandangan Akhir Fraksi-fraksi DPRD, menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dipedomani dan ditindaklanjuti.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini, maka Raperda Perubahan APBD ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang 3 meliputi aspek teknis, aspek material dan aspek legalitas.

Hasil evaluasi Gubernur tersebut kemudian kembali disempurnakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Badan Anggaran DPRD dan hasil penyempurnaan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, setelah Raperda Perubahan APBD ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah, maka segera melakukan percepatan proses pelaksanaan anggaran kegiatan dengan mengutamakan kualitas pelaksanaan dan kedisiplinan kita semua terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. (wan)