Monday, March 4, 2024
Depan > Pemerintahan > PU Fraksi Terhadap Lima Naskah Raperda

PU Fraksi Terhadap Lima Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Sebagai tindak lanjut dari pembacaan Nota Penjelasan Bupati Terhadap 5 (lima) Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi Terhadap 5 Naskah Raperda Kabupaten Probolinggo, Rabu (3/11/2021).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Secara berurutan, masing-masing fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo (Fraksi Partai NasDem, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta Fraksi PDI Perjuangan) menyampaikan PU-nya terhadap 5 Naskah Raperda.

Ke-5 naskah Raperda tersebut meliputi, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo serta Raperda Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Probolinggo.

Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya meminta penjelasan perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 yang dimaksud secara keseluruhan atau hanya tahunnya saja (2018-2023). Apabila perubahan secara menyeluruh maka diharapkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dengan cara melalui gerakan secara massif. Sejauh mana sampai saat ini upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan IPM.

Selanjutnya, Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam salah satu PU-nya mempertanyakan dalam penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Probolinggo menjadi Perusaan Umum Daerah (Perumda) sangat diperlukan. Harapannya dalam menjalankan tujuan dan fungsi dari Perusahaan Air Minum Tirta Argapura bisa lebih ditingkatkan lagi terutama dalam penyediaan air bersih yang layak konsumtif di beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo yang masih banyak kesulitan air bersih untuk mendapatkannya. Diharapkan PDAM dalam jangaka panjang Kabupaten Probolinggo dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memberikan kontribusi positif Pendapatan Asli Daerah secara maksimal.

Terkait dengan Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satu PU yang disampaikan Fraksi Partai Golkar adalah Raperda Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ini mempunyai arti dan peranan penting yang sangat strategis dalam hal menunjang tata pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, SOTK ini juga merupakan kerangka dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Probolinggo. Mengapa raperda ini diajukan untuk dibahas saat ini, dimana disaat yang hampir bersamaan akan membahas RAPBD tahun 2022.

Sejauh mana eksekutif megestimasi ketepatan waktu raperda ini dibahas sampai selesai, sehingga tidak mengganggu pembahasan raperda RAPBD tahun 2022. Dimana diketahui bahwa pembahasan raperda RAPBD yang terlambat akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan kedepan di Kabupaten Probolinggo.

Salah satu PU yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra adalah berkaitan dengan Raperda Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Probolinggo. Terkait dengan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, tentang organisasi dan tata kerja RSUD Tongas dan RSUD Waluyo Jati Kraksaan meminta penjelasan kepada pemerintah apakah sudah memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga penetapan Perda tersebut perlu dilakukan pencabutan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam salah satu PU-nya terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 1, 4 & 5 terdapat klasifikasi OPD dengan tipe A dan B. Siapa yang memiliki hak untuk menentukan klasifikasi tersebut dan berdasarkan apa klasifikasi tersebut ditentukan.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam PU-nya menyebutkan bahwa dalam Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ketentuan pasal 5 huruf e disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bencana. Akan tetapi tanpa menyertakan type A, B atau C. Apakah dengan tanpa menyertakan type A, B atau C tidak berpengaruh dengan pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Probolinggo akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas PU fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap 5 Naskah Raperda Kabupaten Probolinggo. (wan)