Reporter : Syamsul Akbar
PAITON – Untuk pertama kalinya, Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKPKBM) Kabupaten Probolinggo menggelar musyawarah dan rapat kerja tahun 2022 di Paiton Resort Hotel Desa Binor Kecamatan Paiton, Jum’at hingga Minggu (28-30/1/2022).
Kegiatan yang mengambil tema “Membangun Semangat Profesionalisme dan Kebersamaan Dalam Menghadapi Dinamika Pendidikan Non Formal” ini diikuti oleh 52 orang peserta yang berasal dari 26 PKBM di Kabupaten Probolinggo. Dimana masing-masing PKBM mengirimkan ketua dan sekretaris.
Puncak dari musyawarah dan rapat kerja tersebut digelar pula Ngopi Bareng bertajuk “Dinamika Pendidikan Non Formal Kabupaten Probolinggo dalam Sudut Pandang Pemerintah, Satuan Pendidikan dan Masyarakat”.
Sebagai pembicara hadir Ketua FKPKBM Kabupaten Probolinggo Bambang Muljono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Asim dan Fungsional Perencana Muda Bappeda Kabupaten Probolinggo Roy Iskandar.
Ketua FKPKBM Kabupaten Probolinggo Bambang Muljono mengatakan musyawarah dan rapat kerja ini baru pertama kalinya dilakukan oleh FKPKBM Kabupaten Probolinggo dan ke depan akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
“Fokusnya adalah evaluasi tahun kemarin dan rencana program kerja tahun berjalan. Ada 4 (empat) bidang yang dilakukan pembahasan rencana kerja tahun 2022. Yakni, bidang program dan kurikulum, bidang kemitraan dan humas, bidang organisasi dan kelembagaan serta bidang advokasi,” katanya.
Menurut Bambang, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan AD/ART, visi, misi serta grand design FKPKBM Kabupaten Probolinggo tahun 2022, memberikan pengarahan dan pengetahuan bagi pengurus berkaitan dengan job description setiap divisi di FKPKBM Kabupaten Probolinggo, merencanakan kegiatan FKPKBM Kabupaten Probolinggo selama satu periode serta sebagai sarana sosialisasi awal pengurus FKPKBM Kabupaten Probolinggo.
“Hasil dari musyawarah dan rapat kerja ini akan dijadikan sebagai acuan dari FKPKBM Kabupaten Probolinggo untuk melangkah ke depan. Tentunya tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam program kerja. Nantinya akan dibuat program prioritas yang akan menjadi program kerja FKPKBM Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.
Bambang menerangkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk mensosialisasikan tujuan dan arah organisasi serta ajang berdiskusi bagi para pengurus agar dapat merencanakan kegiatan satu periode dengan lebih matang. “Output dari kegiatan ini nantinya akan dijadikan sebagai pijakan pekerjaan kita untuk tahun ke depan, meningkatkan etos kerja Ketua PKBM se-Kabupaten Probolinggo serta meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut Bambang menegaskan dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini manajemen dan kelembagaan masih kurang maksimal. Oleh karena itu ke depan hal ini akan terus dilakukan perbaikan demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Probolinggo. “Sebab memecahkan problematika pendidikan non formal kaitannya dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) melalui pendidikan kesetaraan,” ungkapnya.
Sebenarnya kunci untuk memajukan pendidikan kesetaraan itu jelas Bambang terletak pada manajemen, profesionalisme satuan pendidikan dan peran serta semua stakeholder. Sebab jika hanya Dinas Pendidikan saja masih kurang maksimal tanpa adanya stakeholder lain yang ada di Kabupaten Probolinggo.
“Kita bergerak di pendidikan non formal itu berbeda dan berbanding terbalik dengan pendidikan formal. Jika pendidikan formal sekolah yang menentukan waktu pembelajarannya. Tetapi kalau pendidikan non formal, kita yang harus menyesuaikan dengan peserta didik. Harapan kita adalah keterlibatan semua stakeholder dalam pelaksanaan pendidikan non formal sehingga IPM akan naik,” tegasnya.
Bambang menambahkan ada sedikit kendala yang sering dihadapi oleh PKBM dalam hal pembiayaan pendidikan. Sebab tidak semua warga belajar bisa tercover oleh bantuan operasional. Misalnya BOP yang hanya bisa mengcover warga belajar usia 7 hingga 22 tahun, sehingga yang usianya di atas 22 tahun tidak bisa tercover.
“Ini yang menjadi permasalahan tersendiri bagi PKBM. Sebab warga belajarnya juga banyak yang berusia di atas 22 tahun. Meskipun usia 21 hingga 45 tahun tercover oleh BOPDA, namun itu hanya bisa dirasakan oleh 11 PKBM dan 8 PKBM bantuan dari Baznas Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Menyikapi permasalahan tersebut jelas Bambang, para pengelola PKBM sering menggunakan istilah subsidi silang agar semua warga belajar bisa tercover semuanya. Hal inilah yang menjadi suka dan duka PKBM yang ada di Kabupaten Probolinggo.
“Kalau semangat dari tutor yang ada di PKBM ini sangat tinggi dan luar biasa. Tutor kita di lapangan sering banyak puasanya. Keikhlasan para tutor dalam melayani warga belajar sudah tidak bisa diragukan lagi,” pungkasnya. (wan)
