KRAKSAAN – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat pengembangan literasi berbasis desa melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) strategi pengembangan perpustakaan dan TIK (Teknologi Informasi dan komunikasi) yang digelar di ruang pertemuan Pustakaloka Kantor Dispersip Kabupaten Probolinggo, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 12 desa di 12 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Masing-masing desa/kecamatan mengirimkan tiga peserta yang terdiri dari unsur TP PKK kecamatan dan desa serta pengelola perpustakaan desa. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.
Ke-12 itu diantaranya Desa Alastengah Kecamatan Paiton, Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto, Desa Kamalkuning Kecamatan Krejengan, Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran, Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Desa Sidopekso Kecamatan Kraksaan, Desa Leces Kecamatan Leces, Desa Jambangan Kecamatan Besuk, Desa Dandang Kecamatan Gading, Desa Curahtulis Kecamatan Tongas, Desa Bulujaran Kidul Kecamatan Tegalsiwalan dan Desa Pajurangan Kecamatan Gending.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas didampingi Kepala Bidang Pengembangan Budaya Baca dan Pelestarian Pustaka Muhammad Aminullah dan Pustakawan Hesthiyono Suko Adhi.
Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas mengatakan program ini merupakan bentuk sinergi antara Dispersip dengan TP PKK Kabupaten Probolinggo dalam pengembangan literasi berbasis inklusi sosial pada tahun 2026.
“TP PKK yang memiliki jaringan hingga tingkat desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam pengelolaan perpustakaan desa, sehingga program literasi bisa berjalan optimal,” katanya.
Menurut Ulfi, bimtek SPP-TIK ini menjadi bekal penting bagi kader TP PKK desa dalam mengembangkan perpustakaan yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat membaca, tetapi juga sebagai pusat kegiatan masyarakat.
“Peran TP PKK kecamatan juga sangat penting dalam mengawal serta mendampingi implementasi program di lapangan. Dengan demikian, pengembangan perpustakaan desa dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah desa diharapkan turut memberikan dukungan melalui pengalokasian Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan. Dukungan tersebut dinilai penting agar program dapat berjalan maksimal. “Perpustakaan desa harus menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menemukan solusi atas berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari,” terangnya.
Mengusung tema “Transformasi Perpustakaan Desa Menuju Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini menekankan pentingnya peran perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya menyediakan layanan baca dan pinjam buku, tetapi juga menjadi tempat pelatihan, bimbingan belajar hingga pengembangan usaha masyarakat.
“Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial ini mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sektor swasta, perguruan tinggi hingga komunitas. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghadirkan program-program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa,” tegasnya.
Lebih lanjut Ulfi menerangkan kerja sama dengan berbagai elemen desa seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan TP PKK menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan perpustakaan.
“Melalui kegiatan ini kami berkomitmen meningkatkan budaya baca serta memperluas akses literasi masyarakat. Perpustakaan desa diharapkan tidak hanya menjadi pusat informasi, tetapi juga menjadi pusat aktivitas yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
