Sunday, September 19, 2021
Depan > Kesehatan > Penambahan Kasus Covid-19 Signifikan Didominasi Klaster Perkantoran dan Nakes

Penambahan Kasus Covid-19 Signifikan Didominasi Klaster Perkantoran dan Nakes

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sejak beberapa hari terakhir ini di Kabupaten Probolinggo terjadi penambahan kasus Covid-19 yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang sempat nol terus. Penambahan kasus Covid-19 ini banyak didominasi oleh klaster perkantoran dan tenaga kesehatan (nakes).

“Ada juga yang memang sakit. Jadi karena dia sakit, terus kemudian kontak eratnya di PCR semua dan ternyata ada yang positif dalam satu keluarga. Memang yang paling banyak itu dari perkantoran dan tenaga kesehatan,” kata Juru Bicara Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dr. Dewi Vironica.

Menurut Dewi, rata-rata dari klaster perkantoran dan tenaga kesehatan ini tidak bergejala. Kalaupun bergejala itu sifatnya sangat ringan. “Dibilang bergejala sebab ada yang memeriksakan sendiri karena memang mereka dalam satu rumah demam. Cuma ringan dan bisa dikatakan memang OTG (Orang Tanpa Gejala),” jelasnya.

Sesuai dengan rapat koordinasi (rakor) Covid-19 jelas Dewi, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo meminta untuk memperketat kembali PPKM Mikro. Dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono mengevaluasi PPKM Mikro yang kemarin sudah berjalan, karena ternyata harusnya yang paling bisa menahan untuk penyebaran Covid-19 itu dari PPKM Mikro.

“Jadi tadi itu Pak Sekda mengevaluasi pelaksanaan PPKM Mikro. Masing-masing Camat itu dimintai apa saja yang sudah dilakukan selama ini dan progresnya sampai mana? Kemudian apa yang akan dilakukan, terutama terkait dana ADD sebesar 8 persen minimal itu yang sudah dipakai apa saja. Karena kalau dilihat dari pencairannya ternyata masih kecil,” terangnya.

Dewi menerangkan untuk memutus klaster perkantoran itu ada aturannya. Dimana kalau kecamatan lokasi perkantoran itu masuk zona merah maka maksimal yang masuk 25% dan 75% Work From Home (WFH) serta kalau zona kuning dan orange maka maksimal 50%.

“Jadi untuk perkantoran yang berada di kecamatan zona merah, kebijakan WFH ini harus benar-benar diberlakukan. Terlebih aturan mengenai WFH juga masih berlaku. Semua itu tentunya untuk memutus penyebaran Covid-19 di area perkantoran,” tegasnya.

Untuk mengetahui masuk dan tidaknya varian baru di Kabupaten Probolinggo tegas Dewi, saat ini RSUD Waluyo Jati masih mengirimkan pemeriksaan sequencing genome di ITD Unair Surabaya. Dimana sequencing genome ini untuk mengetahui jenis variannya.

“Untuk mengetahui jenis varian itu memang ada syaratnya. Misalnya dia itu sakit gejalanya sesuai Covid-19, tapi hasil PCR negatif. Para pendatang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang datang dari luar negeri itu harus dilakukan sequencing genome. Kemudian misalnya antigennya positif, tetapi PCR negatif,” ungkapnya.

Hanya saja jelas Dewi, untuk mengirimkan pemeriksaan sequencing genome ini dimintai persyaratan dengan menyertakan form penyelidikan epidemiologi dari masing-masing pasien.

“Tadi ini puskesmas masih mengisi, mungkin besok atau besok lusa baru dikirimkan. Intinya masih dalam proses untuk sequencing genome. Jadi kita tidak bisa bilang belum ditemukan karena memang masih belum diperiksa,” ungkapnya.

Sebagai antisipasinya terang Dewi, masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan 6M bukan 5M lagi. Selain itu mindset masyarakat dan lintas sektor harus dibenarkan. Sebab mereka beranggapan kalau sudah divaksin anggapannya sudah aman. Padahal hal itu tidak menjamin apabila tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

“Mereka yang sudah divaksin tetapi masih terinfeksi itu seharusnya harus di sequencing genome dan sudah pernah Covid-19 atau penyintas tetapi terinfeksi kembali seharusnya juga di sequencing genome,” pungkasnya. (wan)