Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima kunjungan kerja (kunker) DPRD Kabupaten Jembrana Provinsi Bali di ruang pertemuan Bidang Pendapatan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Jum’at (25/8/2023).
Rombongan sebanyak 14 orang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi ini diterima oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina didampingi Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Mochamad Idris.
Kedatangan rombongan DPRD Kabupaten Jembrana ini bertujuan untuk menimba ilmu terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan PAD dari tiket masuk kunjungan ke tempat wisata.
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi mengucapkan terima kasih karena telah menerima dengan baik rombongan dari DPRD Kabupaten Jembrana di Kabupaten Probolinggo.
“Tujuan kami datang kesini adalah untuk menanyakan tentang kiat dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menaikkan PAD dari PBB P2 dan BPHTB. Mudah-mudahan nanti kami dapat ilmu yang bisa diterapkan di Kabupaten Jembrana,” ungkapnya.
Sementara Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD KabupatenJembrana di Kabupaten Probolinggo. Harapannya, kunjungan ini bisa semakin meningkatkan ikatan silaturahim antara Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Probolinggo.
“Terima kasih telah memilih Kabupaten Probolinggo untuk melakukan studi banding terkait PAD dari PBB P2 dan PAD dari tiket masuk kunjungan ke tempat wisata. Yang jelas kami masih terus melakukan sejumlah inovasi untuk lebih meningkatkan capaian PAD,” katanya.
Menurut Dewi, selama ini Pemkab Probolinggo telah melakukan peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan dengan digitalisasi seperti e-SPPT dan e-BPHTB untuk optimalisasi target PAD.
“Termasuk jargon BUS PATAS sinergi dengan OPD, termasuk kecamatan dan penagihan dengan melakukan MoU dengan Kepala Kejaksaan Kabupaten Probolinggo dalam rangka memaksimalkan capaian PAD,” jelasnya.
Sedangkan Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Mochamad Idris menyampaikan teknis pengelolaan aplikasi sebagai wujud pelayanan yang lebih baik dan pembayaran digital.
“Selama 4 tahun terakhir, realisasi pajak daerah selalu melebihi target yang sudah ditetapkan. Untuk tahun 2023 hingga tanggal 23 Agustus realisasinya sudah mencapai 77,74 persen,” ujarnya.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi antara DPRD Kabupaten Jembrana dengan Pemkab Probolinggo terkait dengan kiat-kiat dan upaya yang sudah dilakukan dalam rangka memaksimalkan capaian PAD di Kabupaten Probolinggo. (wan)
