Depan > Kemasyarakatan > Pemkab Gelar Intensifikasi PBB P2 2021 dan Persiapan Pembagian SPPT PBB P2 2022

Pemkab Gelar Intensifikasi PBB P2 2021 dan Persiapan Pembagian SPPT PBB P2 2022

Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah menggelar intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) tahun 2021 dan persiapan koordinasi pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 tahun 2022, Selasa (1/3/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 24 orang koordinator kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan penyesuaian batas bawah SPPT PBB P2 yang semula sebesar Rp 10.000 menjadi Rp 20.000.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Ofie Agustin mengatakan penyesuaian atau updating harusnya bisa dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Di Kabupaten Probolinggo terakhir penyesuaian dilakukan pada tahun 2017 dengan menaikkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Selanjutnya di tahun 2022 ini baru dilaksanakan.

“Tujuannya dengan penyesuaian batas bawah untuk Buku 1 dan 2 serta pengurangan stimulus untuk buku 3 hingga 5 diharapkan mampu mendongkrak capaian kenaikan target PBB P2 tahun 2022 sebesar kurang lebih Rp 17 miliar,” katanya.

Menurut Ofie, realisasi capaian PBB P2 tahun 2021 sebesar Rp 17.464.195.333 atau 107,23% dari target sebesar Rp 16.286.500.000. Sementara untuk target 2022 mencapai Rp 17.822.756.000.

“Untuk mencapai target PBB P2 tahun 2022, kami melakukan intensifikasi penagihan piutang PBB P2 dan penyesuaian batas bawah dan pengurangan stimulus PBB P2. Untuk Buku 1 dan 2 tidak dilakukan pengurangan stimulus hanya penyesuaian tarif batas bawah,” jelasnya.

Ofie menegaskan dengan semangat bersama meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tercapainya realisasi target pajak daerah tahun 2022 khususnya PBB P2 diharapkan agar daerah bisa mencapai kemandirian fiskal yang sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

“Hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 ini dikembalikan lagi ke desa berupa Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk pembangunan desa,” pungkasnya. (wan)

https://probolinggokab.go.id/wp-content/uploads/2019/01/slotmaxwin/ https://bali.bawaslu.go.id/assets/artikel/slotgacormaxwin/ https://slot.papuabaratprov.go.id https://www.rtpharmoni.id/ slot pulsa slot slot online slot88