Sunday, January 23, 2022
Depan > Informasi Layak Anak > MUI Gelar Talk Show Implementasi UU Perlindungan Anak

MUI Gelar Talk Show Implementasi UU Perlindungan Anak

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo melalui Komisi Hukum dan Perundang-undangan menggelar talk show implementasi Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Perlindungan dan Permasalahan Anak di Kabupaten Probolinggo, Selasa (21/12/2021).

Kegiatan yang digelar di ruang Amanah Lantai Dasar Gedung Islamic Center Kota Kraksaan ini diikuti oleh 30 orang peserta yang berasal dari perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka dipandu oleh narasumber yang berasal dari Polres Probolinggo, Pengadilan Negeri Kraksaan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Pengadilan Agama Kraksaan.

Koordinator Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Probolinggo Ust. Muhammad Fadlal mengatakan persoalan anak bukan hanya tanggung jawab aparat saja ketika menghadapi permasalahan hukum. Dalam sudut pandang Islam, sebelum membuat anak, seorang ayah tentunya akan mencari calon istri yang baik sehingga anak yang dilahirkan menjadi anak yang sholeh sholehah.

“Jadi anak mulai dalam kandungan hingga melahirkan menjadi tanggung jawab bersama. Semua ini sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dimana aturan dalam perundang-undangan ini salah satunya berasal dari pemikiran tokoh Islam,” ungkapnya.

Menurut Fadlal, dalam menghadapi persoalan anak harus dilakukan dengan baik bagaimana mampu menekan persoalan hukum. Ketika menghadapi persoalan ummat mengajak kepada makruf dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar.

“MUI merupakan sebuah organisasi yang berisikan keterwakilan semua ormas yang ada di Kabupaten Probolinggo dengan terus saling mengingatkan. Minimal kita menolak terhadap kemungkaran yang terjadi terhadap anak,” tegasnya.

Sementara Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengungkapkan anak merupakan kelompok rentang yang harus diperjuangkan, bagaimana mendapatkan perlindungan dari eksploitasi.

“Oleh karenanya Pemerintah Daerah menganggap perlu membuat sebuah aturan berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Aturan ini diperlukan agar supaya tumbuh kembang anak bisa dilakukan secara maksimal, bukan hanya Negara tetapi juga stakeholder lain baik orang tua maupun lembaga pemerhati anak,” katanya.

Halim menjelaskan anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Anah merupakan tunas bangsa dan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai ciri dan sifat yang beragam untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa.

“Agar setiap anak kelak dapat memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang. Demi mewujudkan hal tersebut maka diperlukan perlindungan terhadap anak,” jelasnya.

Lebih lanjut Halim menegaskan anak adalah mulai dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Dalam hal perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang menghambat perkembangan anak.

“Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar anak dapat berpartisipasi secara optimal demi terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Selama ini sudah banyak implementasi perlindungan anak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mulai dari pemberian kesempatan dan akses pendidikan hingga pembinaan anak-anak terlantar,” pungkasnya.

Selain pemberian materi oleh masing-masing narasumber, kegiatan ini juga diisi dengan sesi dialog yang dipandu oleh moderator Massajo selaku anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Probolinggo. (wan)