Tuesday, May 21, 2024
Depan > Pemerintahan > Empat UPK Eks PNPM-MPd Sudah Transformasi ke BUMDesMa

Empat UPK Eks PNPM-MPd Sudah Transformasi ke BUMDesMa

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Sebanyak 4 (empat) dari 21 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Probolinggo sudah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa).

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto. Menurutnya, keempat UPK Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa tersebut diantaranya BUMDesMa Kecamatan Gending, Maron, Leces dan Banyuanyar.

“Namun demikian, keempat BUMDesMa tersebut masih belum memiliki sertifikat badan hukum. Sebab saat ini masih proses pendaftaran badan hukum. Sebentar lagi, UPK Eks PNPM-MPd Kecamatan Dringu akan menyusul menjadi BUMDesMa. Sementara yang lain masih berproses,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada pasal 73 disebutkan pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUMDesMa paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak PP Nomor 11 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 2021.

“Modal BUMDesMa bersumber dari modal bersama desa-desa dan modal masyarakat desa. Modal masyarakat desa berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program PNPM-MPd,” jelasnya.

Selain itu, ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDesMa yang dimiliki desa atau bersama desa-desa dalam pasal 39 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2021 tidak berlaku bagi BUMDesMa bersama transformasi DBM eks PNPM-MPd. BUMDes bersama transformasi DBM eks PNPM-MPd disebut lembaga keuangan desa.

“BUMDesMa dapat membentuk Unit Usaha BUMDesMa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDesMa yang merupakan porsi pengelolaan aset eks PNPM-MPd digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan,” terangnya.

Menurut Edy, adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk transformasi UPK Eks PNPM-MPd menjadi BUMDesMa diantaranya pendaftaran nama secara online, MAD khusus serta pendaftaran badan hukum.

“Yang harus disiapkan dalam pendaftaran badan hukum diantaranya berita acara MAD khusus, Permakades pendirian BUMDesMa, lampiran Anggaran Dasar, Permakades Anggaran Rumah Tangga, Rencana Program Kerja dan Surat Kuasa,” ungkapnya.

Lebih lanjut Edy menegaskan yang harus diperhatikan dalam penyusunan AD dan ART. Berkas dari beberapa BUMDesMa yang sudah disetujui Kemendesa bisa dijadikan referensi untuk mempercepat penyusunan kelengkapan di setiap kecamatan. Setiap BUMDesMa masih diperkenankan menyesuaikan drafnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

“Perhatikan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam penyusunan AD/ART. Perhatikan berkas administrasi yang harus disiapkan desa. Tanda tangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa wajib lengkap dalam setiap Permakades serta nomor berita desa wajib diisi,” tegasnya.

Edy mengharapkan sebelum bulan Pebruari 2023, semua UPK Eks PNPM-MPd sudah bisa bertransformasi menjadi BUMDesMa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. ““Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai dasar hukum yang jelas dan ke depan lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (wan)