Friday, May 24, 2024
Depan > Pemerintahan > DPMD Gelar Bimtek Pengelolaan Aset Desa

DPMD Gelar Bimtek Pengelolaan Aset Desa

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan aset desa bagi desa-desa yang ada di 11 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

Ke-11 kecamatan tersebut diantaranya Bantaran, Kuripan, Sumber, Leces, Wonomerto, Lumbang, Sukapura, Sumberasih, Tiris, Krucil, Gading. Setiap kecamatan diikuti oleh Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemerintahan Desa di masing-masing kecamatan.

Bimtek pengelolaan aset desa ini dilakukan di 3 (tiga) tempat. Yakni, Balai Desa Tempuran Kecamatan Bantaran, Kantor Kecamatan Wonomerto dan Kantor Kecamatan Gading.

Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Ofie Agustin mengatakan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

“Jenis aset desa diantaranya kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang serta hasil kerja sama desa dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah,” katanya.

Menurut Ofie, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan berkewajiban atas pengelolaan aset desa meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa serta menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa.

“Selanjutnya, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa, menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan dan menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. Kepala desa dapat menguasakan sebagian kewenangannya kepada Sekertaris Desa,” jelasnya.

Ofie menjelaskan penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi. Kodefikasi tersebut diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

“Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset desa. Sedangkan kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan,” terangnya.

Lebih lanjut Ofie menerangkan pedoman umum kodefikasi aset desa dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan aset desa di lingkungan Pemerintahan Desa, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, seragam serta terpadu.

“Tujuannya terciptanya kesamaan persepsi di lingkungan Pemerintahan Desa mengenai pentingnya pengelolaan aset desa yang sesuai dengan mekanisme yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Ofie menegaskan tentang kodefikasi aset desa yang merupakan pemberian nama atau kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang dinyatakan dalam bentuk angka (numeric) sebagai suatu entitas dengan tujuan adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna. “Kodefikasi aset desa terdiri dari kode barang, kode lokasi barang, kode register,” ujarnya.

Tidak lupa Ofie juga menambahkan terkait dengan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam pengguasaannya.

“Implementasi penghapusan aset desa dilakukan dengan membuat permohonan persetujuan penghapusan asset desa kepada Bupati, berita acara yang ditetapkan/ditandatangani oleh kepala desa, melakukan penghapusan aset sesuai kriteria/tujuan penghapusan serta menghapus aset desa dari daftar inventaris aset milik desa,” pungkasnya. (wan)