Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Kamis (28/11/2019) di RM Omah Mbog U Kraksaan.
Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta terdiri dari Sub BKSDA Jawa Timur, UPT Pengelolaan Hutan Wilayah VII, Perum Perhutani KPH Probolinggo, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Sosialisasi ini dibuka oleh Sekretaris DLH Kabupaten Probolinggo Sumaidi didampingi Kasi Kajian dan Informasi Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Probolinggo Rusmalina serta narasumber Kepala Seksi Inventarisasi dan RPPLH DLH Provinsi Jawa Timur Dwi Atmoko Sektiawan.
Kasi Kajian dan Informasi Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Probolinggo Rusmalina mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan KLHS dan penyusunan DIKPLHD.
Sementara Sekretaris DLH Kabupaten Probolinggo Sumaidi mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
“Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rinciannya, RPJP nasional, RPJP daerah,
RPJM nasional dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup,” katanya.
Menurut Sumaidi, KLHS RPJMD telah disusun oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018. “Pada tahun 2019, Dinas PU dan Penataan Ruang menyusun KLHS RDTR untuk Kecamatan Kraksaan dan Paiton. Sedangkan untuk KLHS review RTRW, penyusunannya direncanakan tahun 2020,” jelasnya.
Sumaidi menjelaskan DIKPLHD adalah dokumen yang disusun tiap tahun oleh instansi lingkungan hidup, berisi informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang menyatakan kondisi, permasalahan dan kebijakan dan/atau program yang ditetapkan dan diterapkan oleh daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. DIKPLHD setiap tahunnya dikirim ke DLH Provinsi Jawa Timur paling lambat bulan April dan Mei sudah diterima di KLHK dalam bentuk soft file.
“DIKPLHD disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur OPD terkait, Perguruan Tinggi dan lembaga masyarakat dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. DIKPLHD Provinsi maupun kabupaten/kota akan dinilai dan dievaluasi oleh KLHK untuk melihat komitmen dan kinerja Kepala Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya,” terangnya.
Lebih lanjut Sumaidi menerangkan penilaian DIKPLHD dilaksanakan melalui 3 tahap. Pertama, tahap penapisan yaitu penilaian atas buku ringkasan eksekutif, validitas dan akurasi serta kejelasan data, metode analisis pembobotan sederhana. Hasil penapisan ini digunakan untuk mementukan nominator yang akan memasuki tahapan selanjutnya.
Kedua, tahap penilaian atas analisis hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu (driving force), penyebab terjadinya permasalahan lingkungan hidup (pressure), kondisi lingkungan hidup (state), akibat (impact) dan upaya memperbaiki kualitas lingkungan (response). Ketiga, tahap diskusi panel, merupakan seleksi tahap akhir dalam bentuk presentasi oleh Kepala Daerah.
“Pemerintah akan memberikan penghargaan atas DIKPLHD terbaik berupa penghargaan Nirwasita Tantra. Yakni, penghargaan kepada Kepala Daerah yang dinilai mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (wan)
