Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan pangan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin dan Selasa (29-30/11/2021).
Kegiatan ini diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari petugas promkes, kader kesehatan/PKK/SBH se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi penggunaan bahan tambahan pangan, persyaratan label dan iklan pangan serta keamanan dan mutu pangan serta personal higiene dari narasumber BPOM/lembaga yang kompeten dalam keamanan pangan.
Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Shodiq Tjahjono melalui Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Sri Rusminah mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan.
“Diharapkan dengan adanya KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan kepada masyarakat ini dapat memberikan manfaat pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan masyarakat pada umumnya,” harapnya.
Menurut Rusminah, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi manusia, sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup, bermutu, aman, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Keamanan makanan diartikan sebagai terbebasnya makanan dari zat-zat atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan tubuh merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisika yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia,” jelasnya.
Rusminah menerangkan gambaran keadaan keamanan pangan secara umum adalah masih ditemukan beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan, masih banyak dijumpai kasus keracunan makanan, masih rendahnya tanggung jawab dan kesadaran produsen serta distributor tentang keamanan pangan.
“KIE keamanan pangan ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindarkan masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan yang tercermin dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran produsen dan konsumen terhadap mutu dan keamanan pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya. (wan)
