Depan > Informasi Layak Anak > Dikukuhkan, LPA Gelar Seminar Wujudkan Masyarakat Pesantren Ramah Anak

Dikukuhkan, LPA Gelar Seminar Wujudkan Masyarakat Pesantren Ramah Anak

Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo masa bhakti 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Ketua LPA Jawa Timur Anwar Sholihin di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Senin (24/10/2022).

Dalam kepengurusan ini, Slamet Riyadi dipercaya sebagai Ketua LPA Kabupaten Probolinggo masa bhakti 2022-2027. Selama 5 (lima) tahun ke depan akan dibantu oleh sekretaris, bendahara dan 5 (lima) divisi meliputi divisi program, divisi pelayanan, divisi advokasi, divisi data dan informasi serta divisi pengembangan dan penguatan jaringan.

Pengukuhan pengurus LPA Kabupaten Probolinggo ini dihadiri sejumlah pejabat dari Bapelitbangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), Dinsos (Dinas Sosial), Dishub (Dinas Perhubungan), Disdikdaya (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Bagian Kesra.

Usai dikukuhkan, LPA Kabupaten Probolinggo menggelar seminar dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Pesantren Ramah Anak”. Seminar ini menghadirkan narasumber dari Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo serta LPA Jawa Timur.

Seminar ini diikuti oleh 25 pondok pesantren, pengurus RMI, GP Ansor, Muslimat NU, Fatayat NU, Karang Taruna, Nasiyatul Aisiyah, Aisiyah, Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di 5 Kecamatan, Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), PDKAPRO (Persatuan Disabilitas Kabupaten Probolinggo dan Gergatin (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia).

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Joelijanto mengatakan dengan adanya LPA ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sangat bersyukur sekali. Apalagi saat ini keberadaan LPA sudah dikukuhkan dan ditetapkan oleh LPA Jawa Timur.

“Seperti diketahui bahwa sesuai dengan mandatory undang-undang maupun peraturan kementerian, Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Probolinggo memiliki tanggung jawab untuk memiliki sistem perlindungan bagi perempuan dan anak,” katanya.

Selain itu jelas Anang, di Kabupaten Probolinggo sudah terbentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Bahkan secara teknis sudah memiliki Puspaga yang saat ini sedang berproses untuk dijadikan UPTD.

“Dengan adaya Pusat Pelayanan Terpadu yang sudah diregulasi oleh Pemerintah Daerah, disinilah semua stakeholder baik itu institusi pemerintah, kepolisian, LSM dan ormas berperan serta dan saling bersinergi serta berkoordinasi untuk sama-sama melakukan proses perlindungan perempuan dan anak, baik itu melalui proses pencegahan, penanganan, rehabilitasi kasus dan pendampingan,” jelasnya.

Anang menyampaikan selama kepada para pengurus LPA Kabupaten Probolinggo yang baru dikukuhkan. “Pemerintah Kabupaten Probolinggo berharap ke depan bisa terjadi satu sinergi yang lebih baik dalam upaya melakukan perlindungan perempuan dan anak dalam kontek menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (wan)