Monday, May 20, 2024
Depan > Pemerintahan > Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pengantar RUU APBN 2023

Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pengantar RUU APBN 2023

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Selasa (16/8/2022) siang, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan melalui tayangan live streaming di ruang rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo.

Dari pihak eksekutif hadir Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, jajaran Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dilaksanakan pada masa persidangan I DPR tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Dalam pidato kenegaraannya tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama meliputi penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem lebih kuat 8 serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan counter cyclical dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan. Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati.

Di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja yang ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran besar arsitektur RAPBN 2023, belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp169,8 triliun atau 5,6% dari belanja negara. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting serta kesinambungan program JKN. Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditekankan pada lima hal. Yakni, peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T), penguatan link and match dengan pasar kerja, pemerataan kualitas pendidikan serta penguatan kualitas layanan PAUD.

Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/ Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan.

Pada tahun 2023, anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Untuk menjalankan agenda pembangunan tersebut, pendapatan negara pada tahun 2023 dirancang sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

Dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara, maka defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB.

Defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan. (wan)