Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) fasilitasi percepatan penurunan stunting lokus tahun 2022 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (16/8/2022).
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko ini diikuti oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) lokus stunting 2022 sebanyak 56 orang, Ketua Pokja IV TP PKK Desa lokus stunting 2022 sebanyak 56 orang dan Pendamping Desa dari kecamatan lokus stunting sebanyak 19 orang.
Selama kegiatan para peserta mendapatkan materi Peran KPM dan Pokja IV dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting oleh Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo Sri Rusminah dan Peran Pemerintah Desa pada Upaya Percepatan Penurunan Stunting oleh TA-PM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Probolinggo Tangguh Hendrawan.
Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto mengungkapkan kegiatan ini dilakukan sebagai konvergensi upaya pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Probolinggo.
“Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan tetap memberikan semangat atas peran serta seluruh pemangku kepentingan di desa, termasuk KPM dan kader PKK desa,” ujarnya.
Edy menjelaskan DPMD akan terus mendorong desa untuk menyediakan anggaran yang cukup dalam penanganan stunting melalui APBDes. “Diharapkan melalui kegiatan ini angka prevalensi stunting di Kabupaten Probolinggo dapat terus menurun melalui kerja keras bersama,” terangnya.
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko menyampaikan terima kasih atas semangat dan peran serta ibu-ibu kader dan seluruh komponen masyarakat dalam upaya menurunkan stunting.
“Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat melalui pemerintah desa kepada ibu-ibu kader hendaknya disyukuri karena kita masih dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar,” katanya.
Istri Plt Bupati Probolinggo ini menerangkan upaya pencegahan dan penurunan stunting merupakan kerja bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, pemerintah desa dan masyarakat. “Karena tanpa partisipasi masyarakat yang aktif hadir pada pelaksanaan posyandu, tentunya akan menghambat upaya tersebut,” jelasnya.
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada Dinkes Kabupaten Probolinggo Sri Rusminah menyampaikan bahwa tugas para kader, baik kader posyandu, KPM dan Pokja IV TP PKK desa melakukan advokasi (mencari dukungan) sesuai fungsi dan tingkatannya.
“Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melakukan sosialisasi, baik kepada perorangan/individu maupun kelompok masyarakat serta melakukan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan TA-PM Tangguh Hendrawan mengungkapkan penentuan desa lokus stunting berdasarkan pada prevalensi angka stunting di desa dan skoring dari indikator desa stunting sebanyak 20 indikator.
“Sebelum Musdes penyusunan RKPDes yang dimulai bulan September harus diawali dengan Rembug Stunting untuk membahas hal-hal yang dibutuhkan dalam penanganan stunting. Hasil rembug stunting dibawa dalam form Musdes penyusunan RKPDes untuk dibahas dan disiapkan anggaran sesuai kemampuan keuangan desa,” ungkapnya. (wan)
