Sunday, September 26, 2021
Depan > Pemerintahan > Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pengantar RUU APBN 2022

Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Pengantar RUU APBN 2022

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Senin (16/8/2021) siang, DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan.

Kegiatan yang dilakukan melalui tayangan live streaming di ruang rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo bersama Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo baik hybrid maupun virtual.

Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE, jajaran Forkopimda dan perwakilan Kepala OPD mengikuti secara virtual di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo. Sementara Kepala OPD lain dan Camat mengikuti dari kantornya masing-masing.

Pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dilaksanakan pada masa persidangan I DPR tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Dalam pidato kenegaraannya tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022. Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Untuk penanganan Covid-19, fokus Pemerintah antara lain antisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19 serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif. Kita juga harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir dari Pusat hingga Daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” katanya.

Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN. Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan, antara lain mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia dan pengembangan riset dan inovasi,” tegasnya. (wan)