Tuesday, March 5, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Sampaikan Langkah-langkah Menghadapi Berakhirnya TA 2022

BPPKAD Sampaikan Langkah-langkah Menghadapi Berakhirnya TA 2022

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo memberikan penjelasan langkah-langkah akhir tahun anggaran 2022 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin (10/10/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP) dan Bendahara Penerimaan dari 54 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Yakni, Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah, Plt Kasubbid Penatausahaan dan admin SIPD.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Plt Kepala Bidang Perbendaharaan Aries Purwanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi sesuai dengan Surat Edaran Bupati Probolinggo Tentang Langkah-langkah Menghadapi Berakhirnya Tahun Anggaran 2022.

“Hal ini sangat diperlukan supaya pengajuan tidak menumpuk di akhir tahun. Sebenarnya selama ini sudah kita lakukan seperti ini, cuma tahun ini lebih diperhatikan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya aplikasi SIPD penatausahaan yang masih belum satu tahun berjalan. Masih banyak proses pembelajaran,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut menekankan tentang pentingnya tertib administrasi dan disiplin penyampaia SPj sesuai dengan Surat Edaran Bupati Probolinggo. Langkah-langkah berakhirnya anggaran 2022 ini diperlukan sebagai antisipasi tidak menumpuknya di akhir Desember 2022.

“Melalui kegiatan ini diharapkan mampu mewujudkan proses penatausahaan SIPD yang akutabel dan tertib administrasi. Serta kevalidan data sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Harapannya tertib administrasi dan proses SPj yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel,” harapnya.

Menurut Aries, untuk pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan SE Bupati Probolinggo, semua bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus segera menyetor seluruh penerimaan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2022 beserta perubahannya mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga 30 Desember 2022 ke Kas Daerah Kabupaten Probolinggo pada PT Bank Jatim Cabang Kraksaan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 2022 pukul 09.00 WIB.

“Apabila terdapat penerimaan setelah tutup kas tahun 2022 dan belum disetorkan, wajib disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai Penerimaan Daerah tahun anggaran 2023,” terangnya.

Untuk belanja daerah dan pembiayaan daerah, pengajuan SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS dan penyetoran sisa UP harus diterima oleh Bendahara Umum Daerah dengan ketentuan SPM-GU dapat diajukan paling lambat 28 Desember 2022 pukul 09.00 WIB, SPM-TU diterima paling lambat tanggal 9 Desember 2022 pada jam kerja.

“SPM-LS untuk APBD murni tahun anggaran 2022, pembayaran honorarium/upah/jasa kepada Pegawai Non PNS/Tidak Tetap bulan Desember 2022 dibayarkan pada bulan Januari 2023. Pembayaran atas nama pihak ketiga/rekanan dan lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2022 pada jam kerja. SPM-LS untuk APBD perubahan tahun anggaran 2022, pembayaran atas nama pihak ketiga/rekanan dan lainnya selambat-lambatnya pada tanggal 23 Desember 2022 pada jam kerja,” ujarnya.

Terkait sisa UP yang masih terdapat pada kas bendahara pengeluaran harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Jatim Cabang Kraksaan paling lambat tanggal 30 Desember 2022 pukul 08.30 WIB. Wajib menyampaikan bukti setoran sisa UP kepada BUD paling lambat tanggal 30 Desember 2022.

“Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 pada tanggal 30 Desember 2022, maka tidak diperkenankan terdapat sisa UP pada rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Untuk sisa saldo kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib disetor ke Rekening Bendahara Pengeluaran paling lambat 28 Desember 2022. Melakukan input setoran sisa UP ke aplikasi SIPD dari User Bendahara Pengeluaran dengan Menu Pembuatan STS non rekening,” pungkasnya. (wan)