Tuesday, June 25, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Gelar Rakor dan Sosialisasi Penyusunan RKBMD 2024

BPPKAD Gelar Rakor dan Sosialisasi Penyusunan RKBMD 2024

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) dan sosialisasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tahun 2024 dan RKBMD Perubahan tahun 2023 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin (22/5/2023).

Kegiatan ini diikuti oleh 87 peserta dari OPD dan Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo yang terdiri dari pengurus barang sejumlah 54 peserta dan pengurus barang dari puskesmas BLUD sejumlah 33 peserta.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD Kabupaten Probolinggo Hellen Ari Hermawan dan Kasubbid Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BPPKAD Kabupaten Probolinggo Yan Rudi Purwanto.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Hellen Ari Hermawan mengatakan Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

“Untuk menunjang pengelolaan Barang Milik Daerah agar terlaksana dengan baik dan benar maka diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),” katanya.

Hellen menjelaskan untuk itu Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana sebelumnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

“Kedua produk hukum ini harus disosialisasikan kepada perangkat daerah, sehingga diharapkan akan terbentuk standar yang sama dalam proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Baik dari sisi format penyajiannya, ketepatan waktu penyusunan dan penetapannya yang semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Menurut Hellen, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 definisi perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Sedangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

“Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD,” terangnya.

Hellen menerangkan perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

“Melalui kegiatan ini diharapkan SKPD dapat membuat usulan RKBMD secara tepat, cermat dan sesuai dengan kebutuhan riil dari SKPD tersebut. Adapun usulan RKBMD yang harus disampaikan oleh SKPD antara lain RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan dan RKBMD Penghapusan,” tegasnya.

Disamping itu terang Hellen, dijelaskan juga tentang tata cara penyusunan usulan RKBMD Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan RKBMD Tahun Anggaran 2023 serta cara input dalam aplikasi E-Rekon. Khusus untuk Perubahan RKBMD Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan untuk mengakomodir perubahan usulan RKBMD Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun pada tahun yang lalu.

“Dalam kegiatan ini juga disampaikan tentang proses inventarisasi BMD untuk daftar barang tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang harus selesai pada akhir Juli 2023 sesuai dengan kesepakatan dengan BPK-RI Wilayah Provinsi Jawa Timur dan hasil inventarisasi sudah di entri juga dalam aplikasi E-BMD,” tambahnya.

Selain itu juga ditambahkan terkait usulan penghapusan BMD terutama barang-barang hasil inventarisasi dalam kondisi rusak berat terutama kendaraan bermotor. “Diharapkan usulan penghapusan yang didahului nota dinas dari SKPD kepada kepala daerah sudah harus diterima oleh Bidang Pengelolaan BMD BPPKAD pada akhir Juni 2023 sehingga rencana untuk melakukan penghapusan melalui mekanisme penjualan/lelang BMD tahap II bisa dilaksanakan sesuai jadwal pada akhir Oktober 2023,” pungkasnya. (wan)