Sunday, April 14, 2024
Depan > Pemerintahan > BPPKAD Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

BPPKAD Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Reporter : Syamsul Akbar
JOGJAKARTA – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2022 bagi BPPKAD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022 di Hotel Abadi Malioboro Jogjakarta, Kamis hingga Minggu (27-30/10/2022).

Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta terdiri dari bidang akuntasi mulai dari kabid akuntansi, kasubbid akuntasi pendapatan dan kasubbid akuntasi belanja dan pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah, staf dari bidang akuntansi dan satu personil tenaga akuntansi di sekretariat BPPKAD serta dua staf dari bidang perbendaharaan selaku admin SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan admin SIMDA Keuangan.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber Widyaiswara BPK Antoni yang menyampaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dari proses penjurnalan mulai jurnal umum, buku besar, prosedur analitik dan laporan konsolidasi keuangan daerah.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Akuntansi Aries Purwanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan materi dasar terkait proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

“Kita ingin mengetahui sampai sejauh mana terkait proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dasar-dasar akuntansi terkait proses penjurnalan yang nantinya akan kami kolaborasikan dengan SIPD akuntansi dan pelaporan Kemendagri,” katanya.

Harapannya jelas Aries, nantinya pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022 sudah menggunakan aplikasi SIPD walaupun proses penjurnalannya sudah difasilitasi dari aplikasi. “Tapi yang penting bagi kami bahwasanya teman-teman di bidang akuntansi harus tahu dasar penjurnalan secara akuntansi,” jelasnya.

Menurut Aries, tindak lanjutnya nanti pada saat melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah tidak ada kendala atau tidak ada kesulitan pada saat melakukan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. “Dari segi dasar-dasar akuntansi proses penjurnalan nanti diintegrasikan dengan SIPD Aklap Kemendagri bisa berjalan denan lancar,” tegasnya.

Aries mengharapkan nanti pada saat Kabupaten Probolinggo melakukan atau penyampaian penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah unaudited dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

“Sebab Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan konsolidasi dari semua laporan keuangan OPD harapan kami bisa diserahkan paling lambat akhir Pebruari 2023 untuk penyusunan LKPD tahun 2022 untuk LKPD unaudited ke BPK. Yang nantinya setelah penyerahan LKPD unaudited ke BPK, dua hari kemudian BPK akan turun untuk melakukan proses pemeriksaan audit rinci oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur,” pungkasnya. (wan)