Reporter : Hendra Trisianto
KRAKSAAN – Dinilai berdampak signifikan dalam penanganan kawasan kumuh, di tahun selanjutnya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Probolinggo diharapkan agar terus eksis dan memaksimalkan kolaborasi dan sinergitas lintas OPD.
Hal ini terungkap pada gelaran Workshop virtual Program Kotaku Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 yang diselenggarakan oleh Asisten Kota Mandiri Kabupaten Probolinggo selama dua hari, 29 hingga 30 Nopember 2021.
Workshop tersebut diikuti OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait meliputi Bappeda, DPUPR, DLH dan BPBD serta beberapa unsur pendukung Kotaku diantaranya Pokja PKP, FKA BKM, perwakilan Perangkat Desa, DPRPKP, perwakikan akademisi dan pers.
Dalam salah satu diskusi panel pada workshop tersebut Ria Lutvi Diarini selaku person perwakilan Bappeda Kabupaten Probolinggo sangat mengapresiasi kontribusi program Kotaku dalam penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo selama ini.
Ria mengemukakan, dalam penanganan kumuh, Program Kotaku menggunakan pendekatan sinergi antara pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), penguatan peran Pemerintah Daerah sebagai nakhoda serta kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di kabupaten/kota.
“Program ini juga menjembatani sinergi dan kolaborasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait didalamnya. Termasuk seluruh perangkat KSM, LKM dan KPP selaku peserta dari program Kotaku yang telah bekerja keras selama ini,” ungkapnya.
Selanjutnya Ria berharap melalui workshop ini seluruh stakeholder lebih memahami kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan skala kawasan dan pembangunan secara kolaboratif serta mengetahui dan memahami isu-isu strategis penanganan kumuh dan menentukan mekanisme koordinasi dan konsolidasi sebagai bagian dari sinergi kolaborasi penanganan kumuh di Kabupaten Probolinggo.
“Apa yang telah dikerjakan selama ini agar dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik serta ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya melalui pemanfaatan dana desa,” tandasnya.
Sementara terpisah Punarto, ST selaku Asisten Kota Mandiri Kabupaten Probolinggo melaporkan selama tahun 2021 program kerja Kotaku juga mendukung kebijakan nasional terkait penanganan pandemi Covid-19. Untuk hal ini Kotaku melaksanakan program padat karya yang bernama Cash For Work (CFW) senilai Rp 1,5 miliar yang terbagi pada 5 (lima) desa meliputi Kebonagung, Rangkang, Asembagus, Sukomulyo dan Sukokerto sebesar Rp 300 juta pada masing-masing desa.
Melalui program padat karya pada lima desa ini kata Punarto, selain berdampak langsung pada peningkatan kualitas lingkungan, masyarakat kecil terdampak pandemi juga tertolong dengan mendapatkan tambahan penghasilan dari pekerjaan padat karya ini.
“Tujuan utama workshop 2021 ini adalah untuk evaluasi akhir tahun, selain itu kami berharap kepada Pemkab Probolinggo agar dapat melakukan review terhadap RPK2KPK, SK Kumuh, Pokja dan lembaga-lembaga pendukung program Kotaku yang ada di desa pemegang SK Kumuh,” ungkap Punarto.
Agar kedepan capaian penanganan kumuh lebih maksimal, Punarto berharap agar OPD terkait lebih mensinkronkan program kerja. Yakni satu data satu perencanaan, artinya sama-sama berfokus pada titik lokasi rujukan SK kumuh di Kabupaten Probolinggo.
Punarto mengatakan karena SK Kumuh ini diterbitkan sesuai dengan kondisi real, sudah terukur dan terverifikasi sebelumnya, maka pihaknya menginginkan lebih banyak kolaborasi antar bidang melalui lintas kedinasan, sehingga program penanganan kumuh pada OPD terkait tidak melenceng ke lokasi lain.
“Untuk capaian lebih maksimal, di tahun 2022 ini kami harap ada replikasi baseline. Jadi di tiap desa betul-betul ada pendataan ulang utk menentukan baseline yang menjadi dasar penentuan SK Kumuh,” terangnya.
Selanjutnya Punarto juga sangat mengapresiasi jalinan sinergitas selama ini bersama OPD terkait melalui kolaborasi progam penanganan kumuh. Salah satunya berupa kebijakan pendanaan anggaran dari OPD yang juga sinkron dengan program Kotaku guna menunjang capaian kualitas yang diharapkan.
“Kami sangat berharap ada intervensi APBD pada bidang pemberdayaan masyarakat terutama pada 47 desa sasaran penanganan kumuh di Kabupaten Probolinggo. Dampaknya luar biasa untuk peningkatan kapasitas masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah terbentuk di setiap desa,” pungkasnya.(dra)
